Oleh Marlina Dwi Saputri )*
Pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh saat ini menjadi cermin penting tentang bagaimana negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya bersikap dalam situasi krisis. Di tengah luka akibat bencana alam, Aceh telah menunjukkan wajah kedewasaan sosial dan politik. Proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan relatif kondusif karena didukung oleh kolaborasi lintas sektor serta kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh tidak hanya sedang membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga memperkuat fondasi kebangsaan dan kemanusiaan.
Langkah pemerintah dalam mempercepat pemulihan patut dicatat sebagai komitmen nyata negara terhadap keselamatan dan masa depan warganya. Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa pemerintah bersama unsur terkait terus memacu pembangunan hunian sementara bagi warga yang masih bertahan di pengungsian, sambil menyiapkan pembangunan hunian tetap. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak berhenti pada penanganan darurat semata, melainkan memikirkan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak agar dapat kembali hidup normal dalam kondisi hunian yang lebih layak dan aman.
Hunian sementara bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga instrumen penting untuk memulihkan martabat warga. Bagi korban bencana, kepastian tempat tinggal adalah titik awal untuk membangun kembali harapan, aktivitas ekonomi, dan stabilitas keluarga. Karena itu, percepatan pembangunan huntara menjadi indikator keseriusan negara dalam melindungi warganya dari ketidakpastian berkepanjangan. Tanpa hunian yang memadai, trauma sosial akan sulit pulih, dan risiko masalah sosial baru akan semakin besar.
Komitmen pemulihan tersebut diperkuat oleh keterlibatan aktif Badan Usaha Milik Negara. Direktur Utama ADHI Karya, Moeharmein Zein Chaniago, menegaskan kesiapan perusahaannya untuk berkontribusi langsung dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan strategis dalam situasi darurat pascabencana. Kolaborasi antara Danantara Indonesia, BP BUMN, dan pemerintah daerah dalam pembangunan huntara di Aceh Tamiang mencerminkan model respons bencana yang ideal, yaitu cepat, terukur, dan berbasis kerja sama lintas sektor.
Pembangunan hunian sementara di Aceh tidak dilakukan secara serampangan. Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat dengan struktur bangunan yang aman, akses air bersih, sanitasi yang memadai, dukungan listrik, serta layanan kesehatan. Lebih dari itu, pembangunan juga memperhatikan dimensi sosial masyarakat dengan melengkapi fasilitas pendukung seperti klinik, taman bermain, akses internet, serta listrik tanpa biaya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan yang berkeadilan harus memandang korban bencana sebagai manusia utuh dengan kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis.
Namun di tengah kerja-kerja kemanusiaan yang sedang berlangsung, muncul tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu fokus pemulihan. Pengibaran simbol separatis di lokasi bencana menjadi contoh bagaimana tragedi kemanusiaan dapat disusupi kepentingan sempit. Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia, Noor Azhari, mengingatkan bahwa bencana seharusnya menjadi ruang kemanusiaan, bukan panggung demonstrasi narsistik. Tindakan semacam ini berisiko memecah konsentrasi aparat dan relawan yang tengah berjibaku menyelamatkan warga, menyalurkan logistik, dan memastikan keselamatan masyarakat lainnya.
Dalam situasi darurat, setiap tindakan yang berpotensi memecah perhatian dan solidaritas publik sejatinya merupakan kemunduran moral. Mengedepankan simbol separatis di tengah penderitaan korban bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Noor Azhari menekankan bahwa dalam kondisi bencana, prioritas utama adalah nyawa manusia dan pemulihan kehidupan sosial, bukan kontestasi ideologi atau politik yang justru dapat memperkeruh suasana.
Yang patut diapresiasi, masyarakat Aceh secara umum menunjukkan sikap tegas dengan menolak provokasi semacam itu. Pengalaman panjang Aceh dalam menghadapi konflik dan bencana telah membentuk kesadaran kolektif bahwa perpecahan hanya akan memperpanjang penderitaan. Dalam situasi sulit, masyarakat lebih memilih untuk saling membantu, menjaga ketenangan, dan mendukung upaya pemulihan yang sedang dilakukan. Pilihan untuk mengedepankan persatuan menunjukkan kematangan sosial dan politik masyarakat Aceh hari ini.
Penolakan masyarakat terhadap provokasi juga menjadi sinyal kuat bahwa Aceh ingin bergerak maju sebagai bagian utuh dari Indonesia. Di tengah proses pemulihan, stabilitas sosial dan keamanan menjadi prasyarat utama agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Kesadaran ini tampak dari sikap warga yang menempatkan solidaritas dan kemanusiaan di atas simbol dan kepentingan kelompok.
Pemulihan bencana Aceh yang berjalan cepat, terukur, dan relatif kondusif menjadi contoh penting bagi bangsa ini kedepannya. Ketika negara hadir dengan kebijakan nyata, BUMN bergerak dengan profesionalisme, dan masyarakat menjaga persatuan dengan menolak provokasi, maka krisis sebesar apa pun dapat dihadapi dengan lebih bermartabat. Aceh hari ini tidak hanya sedang bangkit dari bencana alam, tetapi juga menegaskan pilihan strategisnya untuk berdiri di atas nilai kemanusiaan, solidaritas, dan persatuan nasional. Inilah pesan kuat dari Aceh untuk Indonesia: bahwa di tengah bencana sekalipun, persatuan adalah fondasi utama untuk bangkit dan melangkah ke depan bersama.
)* penulis merupakan pemerhati kebijakan publik
[ed]