Oleh: Yohanes Rumaropen*
Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif strategis ini menandai langkah progresif pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak Papua, khususnya dari keluarga kurang mampu, memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermutu tanpa terkecuali. Di tengah tantangan geografis, sosial, dan keterbatasan infrastruktur yang selama ini menjadi penghambat utama, Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan kebijakan yang memperlihatkan keberpihakan kuat negara terhadap masa depan generasi muda Papua, sekaligus mempertegas komitmen pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan kawasan timur Indonesia.
Komitmen pemerintah terhadap pemerataan pendidikan di Papua tercermin dalam kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Kunjungan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menegaskan bahwa program yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara nasional tersebut harus berjalan sesuai tujuan awal, yakni membuka akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi ekonomi maupun wilayah. Penekanan pada pentingnya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas hingga ke pelosok menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintah dalam jangka panjang.
Sekolah Rakyat di Papua dirancang sebagai ruang belajar yang aman dan inklusif, dengan dukungan fasilitas dasar seperti ruang kelas, ruang makan gratis, hingga laboratorium komputer. Model pendidikan yang diterapkan juga mengakomodasi sistem asrama, sehingga mampu menjawab kendala jarak tempuh dan biaya yang selama ini menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah. Dengan menampung siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, Sekolah Rakyat menjadi jalur afirmasi negara untuk memastikan bahwa latar belakang sosial ekonomi tidak lagi menjadi penghalang masa depan anak-anak Papua.
Data mengenai tingginya jumlah anak putus sekolah di Papua menegaskan urgensi program ini. Sekolah Rakyat diposisikan tidak hanya sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, penguatan keterampilan dasar, serta peningkatan rasa percaya diri generasi muda Papua. Melalui lingkungan belajar yang terstruktur dan pendampingan berkelanjutan, diharapkan siswa mampu tumbuh menjadi individu yang mandiri dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerahnya.
Dari perspektif penyelenggara di tingkat sekolah, keberadaan Sekolah Rakyat telah membawa dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Dalam waktu relatif singkat, sekolah ini menjadi harapan baru bagi keluarga yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan menengah. Penguatan fasilitas pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penyediaan perangkat digital hingga kelengkapan seragam siswa, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas pendidikan, bukan sekadar memperluas jumlah sekolah. Meski demikian, tantangan berupa keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar mutu pembelajaran tetap terjaga.
Dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Papua juga datang dari legislatif. Anggota Komisi X DPR RI Robert Joppy Kardinal menilai program ini sangat relevan dengan kondisi Papua yang menghadapi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Ia menekankan bahwa model Sekolah Rakyat dengan sistem asrama merupakan solusi konkret untuk menjangkau anak-anak di wilayah terpencil. Dalam pandangannya, penetapan lokasi Sekolah Rakyat yang masih terbatas berpotensi menimbulkan ketimpangan akses antarprovinsi di Papua, terlebih setelah wilayah ini dimekarkan menjadi enam provinsi.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa pemerataan Sekolah Rakyat di seluruh Tanah Papua bukan sekadar persoalan kuantitas, tetapi keadilan pembangunan. Pendidikan dipahami sebagai instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penyebaran Sekolah Rakyat yang lebih merata dinilai akan memperkuat agenda pembangunan manusia Papua secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Secara nasional, operasional ratusan Sekolah Rakyat pada Tahun Ajaran 2025/2026 menunjukkan skala komitmen pemerintah yang tidak kecil. Di Papua, keberadaan sekolah ini di beberapa lokasi dengan kapasitas ratusan siswa menjadi fondasi awal yang penting. Namun, keberlanjutan program menuntut dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta penguatan anggaran dan kebijakan afirmatif agar tantangan seperti kekurangan guru, sarana pendukung, dan kualitas pembelajaran dapat diatasi secara sistematis.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat di Papua harus dipandang sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun manusia Papua yang unggul dan berdaya saing. Program ini mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan pendidikan sebagai titik awal transformasi sosial dan ekonomi. Dengan komitmen politik yang kuat, pengawasan publik yang konsisten, serta sinergi antar pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan pendidikan dan masa depan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
*Penulis merupakan Guru dan Praktisi Pendidikan Menengah