Rusia Makin Perkasa di Tangan Vladimir Putin

Baca Juga

MATA INDONESIA, MOSKOW – Siapa yang tak kenal dengan sosok Vladimir Putin. Pria yang dijuluki ‘tangan besi’ tersebut terkenal dengan ketegasannya dan mampu membuat takut negara-negara lain. Bahkan, Amerika Serikat menganggap Putin sebagai orang paling berbahaya yang dapat mengancam negaranya.

Vladimir Putin pernah menjabat sebagai Presiden Federasi Rusia terpilih pada tahun 2012. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden sementara Rusia pada 31 Desember 1999, saat menggantikan Boris Yeltsin dan kemudian terpilih menjadi presiden pada 7 Mei 2000 serta terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2004.

Memiliki nama lengkap Vladimir Vladimirovich Putin, ia lahir di Leningrad, Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia, Uni Soviet (sekarang St. Petersburg). Anak dari pasangan Vladimir Spiridonovich Putin dan Maria Ivanovna Putina ini memiliki dua kakak yang bernama Viktor dan Albert yang lahir pada 1930-an. Namun kedua kakaknya meninggal dunia sebelum Putin lahir.

Pria kelahiran 7 Oktober 1952 ini dibesarkan bersama keluarganya di sebuah apartemen komunal dan bersekolah di bidang tata bahasa setara dengan SMA. Di sana, ia mengembangkan minat dalam olahraga judo. Pada tahun 1974, ia menjadi juara judo tingkat kota Leningrad.

Pada 1970, Putin belajar hukum di Universitas Negeri yang sekarang bernama Universitas Negeri Saint Petersburg dan lulus pada 1975.

Setelah lulus, Putin mengawali karirnya dengan bergabung di KGB atau singkatan dari Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnost (Komisi Keamanan Negara) yang merupakan Badan Intelejen Uni Soviet. Disana ia mendapatkan pelatihan hingga akhirnya bekerja di Direktorat Kepala Kedua (Kontra-Intelijen), sebelum ia dipindahkan ke Direktorat kepala pertama yang bertugas memantau orang asing dan pejabat konsuler di Leningard.

Putin sempat dikirim ke Moskow untuk pelatihan lebih lanjut di Yuri Andropov Red Banner Institute pada 1984. Hingga pada awal 1990, ia kembali ke Leningard setelah keruntuhan pemerintahan Komunis Jerman Timur.

Di tahun 1990, Putin diangkat oleh Anatoly Sobchak, walikota St Petersburg, sebagai penasihat urusan internasional. Setahun setelahnya, Putin mengundurkan diri dari KGB karena tidak setuju dengan kudeta yang ditujukan kepada Mikhaill Gorbachev dan tidak ingin menjadi intelijen dari pemerintahan baru.

Bulan Juni 1996, Sobchack kehilangan upayanya untuk dipilih kembali di St. Petersburg, sehingga Vladimir Putin pindah ke Moskow dan diangkat menjadi Wakil Kepala Departemen Manajemen Properti Presidensial pada 25 Mei 1998.

Di tahun yang sama tanggal 15 Juli, Putin diangkat sebagai kepala komisi untuk persiapan perjanjian tentang pembatasan kekuasaan daerah dan pusat federal yang melekat pada presiden, menggantikan Sergey Shakhray.

Pada 9 Agustus 1999, ia diangkat sebagai salah satu dari tiga Wakil Perdana Menteri Pertama dan ditunjuk sebagai Perdana Menteri Pemerintah Federasi Rusia oleh Presiden Yeltsin. Yeltsin ingin melihat Vladimir Putin sebagai penggantinya. Putin setuju untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Hingga pada 31 Desember 1999, Yeltsin tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya dan Putin menjadi Presiden untuk pertama kalinya pada 7 Mei 2000.

Secara konstitusi, Rusia melarang presiden menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Putin menjadi presiden tiga masa dengan mengambil istirahat di antaranya menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya.

Reporter: Andhika Ilham Ramadhan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini