Ratusan Petugas Pemilu Meninggal, Pemerintah dan DPR Bakal Evaluasi Pemilu Serentak

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pada 17 April lalu membuat ratusan petugas Pemilu meninggal dunia karena kelelahan. Berkaca dari kondisi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) akan mengevaluasi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Evaluasi yang dimaksud Tjahjo menyangkut beberapa elemen. “Awal tahun bulan Januari (tahun 2020), kita kan rapat bersama DPR RI, penyelenggara pemilu, serta semua pihak terkait. Pihak kami (pemerintah) menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan lain sebagainya,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa 30 April 2019.

Tjahjo menyebutkan banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugas juga menjadi bagian yang tak luput dari evaluasi ke depan. Selain ungkapan belasungkawa, pihaknya mengatakan pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para petugas pemilu yang meninggal.

“KPU dan pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya juga akan kami bagi, apakah dibagi per shift tergantung apakah pilpres dan pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu,” kata dia.

Tjahjo mengatakan evaluasi tersebut dimungkinkan akan dilakukan oleh anggota DPR RI terpilih dengan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait.

“Saya kira DPR RI yang baru nanti, setelah terbentuk, akan menjadwalkan pertemuan pemerintah dengan KPU, dengan elemen-elemen penggiat demokrasi, termasuk kita libatkan ahli, misalnya dari LIPI dan sebagainya, termasuk e-voting menjadi salah satu materi yang perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Tjahjo menilai secara umum Pemilu Serentak 2019 berjalan aman, lancar, dan tertib. Hal itu terjadi karena ditopang oleh kesiapan aparat keamanan mengamankan pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target pemerintah.

“Tapi sudah cukup bagus sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI, dan BIN untuk mengamankan pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus lebih dari 80 persen,” ujarnya lagi.

Berita Terbaru

Putusan MK Mengikat dan Final, Semua Pihak Harus Terima Lapang Dada

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini