Ramai-ramai Menolak Nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Jakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penggantian nama di kawasan Menteng Jakarta Pusat dengan tokoh pembaharu Islam di Turki, Mustafa Kemal Ataturk memikul penolakan dari sejumlah pihak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kompak menolak keras usulan nama jalan Ataturk di Jakarta. Mereka menyebut rencana pemberian nama itu keliru lantaran Ataturk dinilai sebagai tokoh yang kerap merugikan Islam. Bahkan, MUI menyebut Ataturk adalah tokoh yang memiliki pemikiran menyesatkan.

“Jadi Mustafa Kemal Ataturk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Sementara Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mendorong pemerintah membatalkan rencana tersebut. Dia meyakini, banyak muslim di Indonesia yang sebetulnya tak menyukai Ataturk karena kebijakan tokoh di awal-awal pemerintahan Turki justru merupakan umat Islam.

Menurut Khoirudin, Ataturk adalah tokoh diktator. Ia menolak kebijakan Ataturk kala itu yang mengubah masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, hingga kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan.

“Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut,” kata Khoirudin.

Begitupun dengan sejarawan Islam dari Universitas Indonesia, Tiar Anwar Bachtiar mengaku tidak mempermasalahkan adanya rencana pergantian nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama tokoh Turki. Namun, dia tidak setuju ketika nama Mustafa Kemal Ataturk akan digunakan untuk nama jalan di Indonesia.

“Ini Mustafa Kemal kontroversial, dia ini tentu oleh orang-orang Turki sebagian Kemalis anggap sebagai pahlawan tapi sebagian lain ada tokoh antagonis tokoh yang penuh dengan intrik dia juga sudah menghancurkan khilafah dan sebagainya,” Ujar Tiar.

Hal yang sama juga dilontarkan Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar. Melalui akun Twitter pribadinya @musniumar, ia menolak keras pemilihan tokoh Mustafa Kemal Ataturk menjadi nama jalan di Jakarta.

Dalam unggahannya, Musni Umar lantas mengungkapkan alasan penolakan Mustofa Kemal Ataturk dengan menyebut tokoh tersebut sebagai simbol dari sekularisme di Turki.”Maaf saya menolak keras Ataturk dibuatkan nama jalan di Jakarta,” ujar Musni Umar.

Musni Umar menyebut bahwa Mustafa Kemal Ataturk juga merupakan tokoh yang anti Islam dan tidak pantas diabadikan.

Akan tetapi menurut Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, pemberian nama jalan dengan tokoh Turki itu merupakan bentuk kerjasama kedua negara. Rencananya salah satu jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat akan berganti  dengan nama tokoh Turki, Mustafa Kemal Ataturk.

“Penamaan jalan itu kan bagian kerja sama antar negara antara pemerintah jadi itu kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Turki. Kita juga saling membantu, saling menghormati,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).

Riza menyatakan kantor KBRI di Turki telah diganti dengan nama Presiden Soekarno. Kata dia, penamaan jalan dengan tokoh Turki telah diusulkan.

“Kebetulan nama yang diusulkan dari mereka ya Ataturk. Ya kita saling menghormati menghargai antar negara. Semua pihak harus saling menghormati, menghargai, dan memperhatikan pertimbangan  nama yang diusulkan tersebut,” katanya.

“Insyallah pemerintah akan mencarikan solusi yang terbaik. Supaya baik bagi semua termasuk hubungan kita degan pemerintah Turki menjadi lebih baik,” ujarnya.

Reporter : Syifa Ayuni Qotrunnada

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Anggaran Pendidikan Naik, Bukan Turun: Meluruskan Isu MBG dan APBN 2026

Oleh : Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom, MM Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikdasmen Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah “menggerus” anggaran pendidikan. Isu tersebut menyebar luas di media sosialdan sebagian ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen negara terhadap sektor pendidikan tengah mengalami penurunan. Kekhawatiran ini tentu dapatdipahami. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa; setiap perubahan alokasi anggaranselalu sensitif dan mudah memicu respons emosional. Namun, bila kita merujuk pada dokumen resmi pemerintah dalam Rancangan APBN 2026 serta penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, fakta yang muncul justru sebaliknya: anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah tetap menjaga amanat konstitusi untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja negara untuk fungsi pendidikan. Artinya, secara normatif dan fiskal, komitmen tersebut tetap terpelihara. Kenaikan ini juga tercermin pada pagu anggaran Kementerian Pendidikan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini