Ramai-ramai Menolak Nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Jakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penggantian nama di kawasan Menteng Jakarta Pusat dengan tokoh pembaharu Islam di Turki, Mustafa Kemal Ataturk memikul penolakan dari sejumlah pihak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kompak menolak keras usulan nama jalan Ataturk di Jakarta. Mereka menyebut rencana pemberian nama itu keliru lantaran Ataturk dinilai sebagai tokoh yang kerap merugikan Islam. Bahkan, MUI menyebut Ataturk adalah tokoh yang memiliki pemikiran menyesatkan.

“Jadi Mustafa Kemal Ataturk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Sementara Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mendorong pemerintah membatalkan rencana tersebut. Dia meyakini, banyak muslim di Indonesia yang sebetulnya tak menyukai Ataturk karena kebijakan tokoh di awal-awal pemerintahan Turki justru merupakan umat Islam.

Menurut Khoirudin, Ataturk adalah tokoh diktator. Ia menolak kebijakan Ataturk kala itu yang mengubah masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, hingga kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan.

“Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut,” kata Khoirudin.

Begitupun dengan sejarawan Islam dari Universitas Indonesia, Tiar Anwar Bachtiar mengaku tidak mempermasalahkan adanya rencana pergantian nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama tokoh Turki. Namun, dia tidak setuju ketika nama Mustafa Kemal Ataturk akan digunakan untuk nama jalan di Indonesia.

“Ini Mustafa Kemal kontroversial, dia ini tentu oleh orang-orang Turki sebagian Kemalis anggap sebagai pahlawan tapi sebagian lain ada tokoh antagonis tokoh yang penuh dengan intrik dia juga sudah menghancurkan khilafah dan sebagainya,” Ujar Tiar.

Hal yang sama juga dilontarkan Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar. Melalui akun Twitter pribadinya @musniumar, ia menolak keras pemilihan tokoh Mustafa Kemal Ataturk menjadi nama jalan di Jakarta.

Dalam unggahannya, Musni Umar lantas mengungkapkan alasan penolakan Mustofa Kemal Ataturk dengan menyebut tokoh tersebut sebagai simbol dari sekularisme di Turki.”Maaf saya menolak keras Ataturk dibuatkan nama jalan di Jakarta,” ujar Musni Umar.

Musni Umar menyebut bahwa Mustafa Kemal Ataturk juga merupakan tokoh yang anti Islam dan tidak pantas diabadikan.

Akan tetapi menurut Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, pemberian nama jalan dengan tokoh Turki itu merupakan bentuk kerjasama kedua negara. Rencananya salah satu jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat akan berganti  dengan nama tokoh Turki, Mustafa Kemal Ataturk.

“Penamaan jalan itu kan bagian kerja sama antar negara antara pemerintah jadi itu kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Turki. Kita juga saling membantu, saling menghormati,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).

Riza menyatakan kantor KBRI di Turki telah diganti dengan nama Presiden Soekarno. Kata dia, penamaan jalan dengan tokoh Turki telah diusulkan.

“Kebetulan nama yang diusulkan dari mereka ya Ataturk. Ya kita saling menghormati menghargai antar negara. Semua pihak harus saling menghormati, menghargai, dan memperhatikan pertimbangan  nama yang diusulkan tersebut,” katanya.

“Insyallah pemerintah akan mencarikan solusi yang terbaik. Supaya baik bagi semua termasuk hubungan kita degan pemerintah Turki menjadi lebih baik,” ujarnya.

Reporter : Syifa Ayuni Qotrunnada

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini