Oleh : Dhita Karuniawati )*
Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmen nyata dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan proyek pembangunan IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu semakin pesat. Sejumlah proyek infrastruktur sudah dimulai dibangun, termasuk pembangunan jalan akses, gedung pemerintahan, dan kawasan hunian. Keberlanjutkan pembangunan IKN tentunya didukung berbagai pihak agar sesuai dengan target.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merancang dua tujuan terukur yang menjadi target pembangunan IKN. Tujuan ini diharapkan dapat menjadi penanda progres signifikan dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern.Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, dua tujuan terukur tersebut ada pada tahun 2025 dan 2028.
Tahun 2025, Otorita IKN menyiapkan hunian, kantor dan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan pertokoan yang memungkinkan ASN tinggal di IKN. Namun, pemindahan ASN ini tergantung arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Sedangkan Tahun 2028, Otorita IKN akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya. Untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.
Otorita IKN pun sudah hampir siap menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara Otorita IKN akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking. Akan ada sekitar 4 hingga 5 groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan IKN.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklaim infrastruktur, mulai dari hunian, air, jaringan listrik, sudah siap digunakan bila pemindahan ASN dilakukan pada April 2025 atau usai Idul Fitri. Namun, keputusan ini bergantung pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Ada 7 infrastruktur di IKN yang sudah selesai dibangun dan siap diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah Istana Garuda beserta bangunan pendukungnya, serta dua ruas jalan tol, yaitu Seksi 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung dan Seksi 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang. Selain itu, Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Kantor Kementerian Koordinator 1, 2, dan 4, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), serta Spam Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP). Peresmian proyek itu sudah diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan mengupayakan ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mendapatkan insentif. Namun, sementara ini pemindahan tersebut juga masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan pemerintah merumuskan insentif anggaran hingga percepatan kenaikan jabatan bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Rinibelum bisa mengumumkan besaran insentif anggaran untuk ASN karena masih dikaji bersama Menteri Keuangan. Namun, dia mengatakan pemberian insentif serupa layaknya pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Dalam pemberian insentif, pemerintah juga menghitung biaya hidup di IKN, termasuk percepatan kenaikan pangkat bagi ASN yang memenuhi kualifikasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan bahwa komitmen dari berbagai pihak untuk berinvestasi di Nusantara semakin menguat, terbukti dari antusiasme calon investor yang mengunjungi dan mengirimkan letter of intent (LOI) ke Otorita IKN. Pelaksanaan groundbreaking melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik. Investor yang bergabung di IKN tidak diperintah, melainkan terpanggil untuk membangun IKN.
Agung memastikan peletakan batu pertama tahap ke-9 di IKN terlaksana pada awal 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp6,47 triliun. Nilai tersebut akan direalisasikan oleh lima investor swasta di sektor hunian, perkantoran, pendidikan, ritel, dan perkantoran. Meski begitu, seluruh persiapan groundbreaking tahap ke-9 sudah tuntas. Waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang dipastikan akan hadir.
Agung mengatakan bahwa sampai dengan 2028, prioritas pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN melibatkan 490 persil lahan yang menjadi peluang investasi untuk investor. Ini adalah langkah strategis untuk percepatan pengembangan IKN. Agung pun optimistis 490 persil lahan tersebut akan habis diburu oleh investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Apalagi, harga jual tanah di IKN tersebut masih sangat murah yakni mulai dari Rp100 ribu sampai Rp800 ribu per meter persegi.
Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan pembangunan IKN perlu terus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sebab, IKN akan menjadi kota masa depan yang membawa harapan besar bagi kemajuan bangsa. Dampak positif atau manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar IKN. Mari kawal pembangunan IKN untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
