MINEWS, BANDUNG – Pengalaman serta kemampuan memimpin Indonesia menjadi nilai plus Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin. Nilai plus yang dimiliki calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) nomor urut 01 itu, kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sangat dibutuhkan Republik Indonesia saat ini.
“Pemimpin itu harus memenuhi aspek keragaman dan kebhinekaan itu, dan pak Jokowi adalah pemimpin yang memenuhi kriteria itu karena memang republik ini membutuhkan Jokowi,” kata Dedi Mulyadi usai Deklarasi Alumni Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan Jawa Barat Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Minggu 10 Maret 2019.
Menurut Dedi, hanya Jokowi-Ma’ruf yang mampu memahami keragaman budaya. Sebab kalau Indonesia tak memahami kebudayaannya, akan hilang ke-Indonesia-anya. Capres petahana itu pun sudah memiliki pengalaman memimpin segudang mulai dari dua periode sebagai Wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia.
Pengalaman itulah yang menjadi bekal Jokowi memimpin Indonesia ke depan. “Memimpin kota, gubernur dan Republik Indonesia itu memimpin keberagaman. Indonesia memerlukan orang yang biasa memimpin, yang mimpinnya bukan pemimpin satu komando, tapi mimpinnya yang biasa keragaman dan kebhinekaan,” kata Dedi.
Sementara itu, Jokowi menyinggung soal jumlah penduduk 269 juta jiwa dan tersebar di 34 provinsi di 17 ribu pulau serta memiliki banyak masalah tersendiri dan tidak mudah mengelolanya. “Jadi saya perlu ingatkan, dengan negara sebesar Indonesia, mengelolanya tidak gampang. Jangan berikan (urus Indonesia) ke yang belum berpengalaman,” ujar Jokowi.
“Jadi hati-hati, 269 juta penduduk itu besar dan tanggung jawab kita semua, kalau dikasih ke yang belum berpengalaman, bagaimana jadinya, ” kata dia lagi.
Pada pidatonya di hadapan ribuan alumni perguruan tinggi negeri, swasta hingga SMA itu, Jokowi juga meminta relawannya untuk memerangi gerakan menyebar informasi bohong yang menyudutkan Jokowi.
Untuk seorang Dedi Mulyadi, itu bukan melawan namun sebagai bagian dari omongan apa adanya. “Bukan meng-‘counter’, tapi pak Jokowi ngomong yang sebenarnya. Misalnya, soal kabar bohong adzan dilarang kalau Pak Jokowi memimpin. Itu tidak rasional karena Jokowi sekarang, wapres nya juga Kiai, sekarang Pak Jusuf Kalla, juga orang dewan masjid,” kata mantan Bupati Purwakarta tersebut.
