Oleh: Arkhan Gani*
Sidang sengketa Pilkada serentak 2025 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai mekanisme yang memastikan keadilan dalam proses pemilihan, keberlangsungan sidang ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan (Apkam), untuk menjaminkelancaran dan ketertiban.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang perdana Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) pada 8 Januari 2025. Sebelum itu, Buku Registrasi Perkara Konstitusi(BRPK) akan diumumkan pada 3 Januari 2025 untuk memberikan kejelasan daerah mana saja yang akan menghadapi sengketa. Persiapan matang dilakukan oleh MK, termasuk apel persiapan yang melibatkan berbagai unsur seperti Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto. Hal ini menunjukkan komitmen serius MK dalam menghadapi sengketa Pilkada.
Heru Setiawan menekankan pentingnya pengamanan sebagai elemen kunci untuk memastikan sidang berjalan lancar hingga selesai pada 11 Maret 2025. Langkah inimenunjukkan betapa seriusnya MK dalam menciptakan suasana sidang yang aman, tertib, dan profesional, sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Dukungan aparat keamanan menjadi mutlak untuk menciptakan kondisi yang kondusif, baik di dalam ruang sidang maupun di wilayah-wilayah yang disengketakan.
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Iffa Rosita telah memintaKPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh. Salah satu langkah yang ditekankan adalah penyusunan kronologis tahapan Pilkada di masing-masing daerah. Langkah ini akan membantu dalamproses asistensi hukum dan menjadi dasar kuat dalam menghadapi gugatan di MK. Persiapan ini menunjukkan bahwa KPU memahami betul pentingnya mitigasi danrespons cepat terhadap potensi sengketa yang muncul.
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berperan aktif dalam mendukung kelancaran sidang sengketa. Laporan hasil pengawasan selama tahapan Pilkada menjadi dokumen penting yang akan digunakan dalam proses persidangan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pengawasan di berbagai daerah, termasuk wilayah dengan potensi konflik seperti Papua Tengah. Upaya ini menjadi bukti nyata kontribusi Bawaslu dalam menjagaintegritas proses pemilihan.
Komitmen aparat keamanan menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung jalannya sidang sengketa Pilkada. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyotomenegaskan pentingnya pelaksanaan tugas yang profesional dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Kapolres Jakarta Pusat SusatyoPurnomo Condro mengingatkan seluruh personel untuk menjaga komunikasi yang baik di lapangan serta memastikan netralitas selama bertugas. Langkah ini menjadi cerminan bahwa aparat keamanan siap untuk menjalankan tugasnya dengan penuhtanggung jawab.
Pengamanan sidang sengketa tidak hanya dilakukan di Gedung MK, tetapi juga di daerah-daerah yang menghadapi sengketa. Kepala Biro Umum MK Budi Wijayantomengungkapkan bahwa kepolisian telah menunjuk penanggung jawab di setiap daerah untuk memastikan pengamanan berjalan lancar. Sebanyak 90 personel telah disiapkan untuk memonitoring dan menangani proses sidang di berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua. Selain itu, MK juga akan menambah personel pengamanan di gedungnya pada Januari 2025, memperkuat kontrol akses, dan melengkapi peralatan untuk mengantisipasi risiko keamanan.
Kerja sama antara berbagai pihak, mulai dari MK, KPU, Bawaslu, hingga aparatkeamanan, menjadi fondasi penting dalam memastikan proses sengketa Pilkada berjalan lancar. Langkah-langkah strategis yang dilakukan, mulai dari persiapan administrasi hingga pengamanan lapangan, mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga keadilan dan kestabilan demokrasi di Indonesia. Semua elemen ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif, sehingga hasil akhir sengketa Pilkada dapat diterima oleh semua pihak.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat juga memiliki peran penting untuk tetap menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana damai menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya bersama untuk memperkuat demokrasi. Dengan kerja sama semua pihak, sidang sengketa Pilkada serentak 2025 dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pemilu dan menjaga stabilitas nasional.
Dukungan aparat keamanan yang solid, persiapan matang dari lembaga-lembaga terkait, serta kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan penyelesaian sengketa Pilkada. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu menangani tantangan demokrasi dengan cara yang damai, adil, dan bermartabat. Sidang sengketa Pilkada serentak 2025 bukan hanya sekadar proses hukum, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa.
*Penulis merupakan Kontributor Jendela Baca Institute
