Belum Pemilu Susulan, Suara Prabowo Terjungkal di Sidney

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Masih ingat kisruh pemungutan suara di Sidney, Australia? Karena Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Sidney menutup sepihak proses pemungutan suara, sehingga Bawaslu memutuskan harus ada pemungutan suara susulan. Hasil sementara Pemilu di Sidney Prabowo kalah telak dari Jokowi.

KPPS Sidney menyelenggarakan pemungutan suara pada Minggu 13 April 2019. Tempat pemungutan suara (TPS) langsung ditutup pada pukul 18.00 waktu setempat karena waktu sewa tempat sudah habis.

Padahal masih banyak pemilih yang terdaftar dan belum mendapat kesempatan memberikan suara. Akhirnya diputuskan melakukan pemungutan suara susulan yang hingga kini belum ditetapkan waktunya.

Pada penghitungan suara dari tanggal 17 hingga 18 April 2019, KPPS Sidney menemukan sebanyak 11.665 suara atau 86 persen diberikan kepada pasangan petahana Jokowi-Ma’ruf Amin. Sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya memperoleh 1919 suara setara 14 persen.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini