MATA INDONESIA, – Konflik Papua terhadap pemerintah Indonesia berlangsung cukup lama. Konflik ini dijalankan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), dengan tujuan untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia.
OPM mulai terbentuk sejak tahun 1965 di Manokwari. Terdapat dua fraksi utama yang masing-masing memiliki pemimpin dalam gerakan OPM. Satu dipimpin oleh Aser Demotekay, sementara yang lainnya dipimpin oleh Terianus Aronggear.
Fraksi yang dipimpin oleh Aser cenderung memilih jalur kooperatif, dengan cara meminta pemerintah pusat untuk memberikan kemerdekaan kepada Papua, yang mengacu terhadap kitab suci dan janji leluhur. Sementara fraksi yang dipimpin oleh Terianus, memilih jalur perlawanan secara fisik dan politik terhadap pemerintah pusat.
OPM merasa bahwa mereka bukan anggota dari Indonesia maupun negara lainnya. Tentunya gerakan ini dilakukan karena ada motif yang melatarbelakanginya.
Ketidakpuasan terhadap hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang kala itu tidak melibatkan rakyat Papua, beragam kebijakan yang merugikan rakyat Papua, minimnya pengakuan atas kontribusi Papua bagi Indonesia, hingga diskriminasi menjadi alasan yang kuat mengapa Papua bersikeras untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Namun saat ini kondisi sudah berbeda, pasalnya banyak mantan anggota OPM yang kembali dan menyerahkan diri ke Indonesia. Salah satunya adalah Kodab III Thitus Murib Kwalik.
Ia mengakui alasannya kembali ke Indonesia karena telah dibohongi oleh pendahulunya di OPM. OPM hanyalah sebagai alat politik belaka yang tak lain bertujuan untuk menghancurkan kesatuan Indonesia.
Penuturan lainnya dari seorang Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay, bahwa saat ini OPM sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Selama ini OPM telah mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat di pesisir pantai Papua, dan masyarakat pesisir pantai inilah yang aktif melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat.
Seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat mulai memberikan perhatian dan menjamin kesejahteraan bagi masyarakat pesisir pantai Papua. Bahkan pemerintah pusat telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja sebagai PNS dengan jabatan fungsional, seperti TNI-Polri bahkan ada masyarakat pesisir pantai Papua yang menjadi anggota DRPD Kabupaten Jayapura.
Pada intinya ketika mereka sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Baik di berbagai segi seperti kesejahteraan, masalah pendidikan, pekerjaan, hingga kesetaraan hak tanpa diskriminasi. Mereka dengan senang hati kembali lagi menjadi warga negara Indonesia.
Penulis: Intan Nadhira Safitri
Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
