, Alfin Fadhilah, angkat suara terkait maraknya praktik percaloan tenaga kerja yang berkedok Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Kabupaten Karawang. Ia menilai bahwa praktik ini dibiarkan begitu saja oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), tanpa ada langkah konkret untuk menertibkan dan melindungi para pencari kerja dari aksi penipuan.){kind=link}
Mata Indonesia, Karawang – Presiden Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Karawang (IMAKA), Alfin Fadhilah, angkat suara terkait maraknya praktik percaloan tenaga kerja yang berkedok Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Kabupaten Karawang. Ia menilai bahwa praktik ini dibiarkan begitu saja oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), tanpa ada langkah konkret untuk menertibkan dan melindungi para pencari kerja dari aksi penipuan.
“Sudah terlalu sering kita dengar adanya penipuan tenaga kerja yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan LPK atau LPTKS. Sayangnya, Dinas Tenaga Kerja seolah tutup mata. Ini bukan hanya soal lemahnya pengawasan, tapi juga bentuk pembiaran yang sistemik,” ujar Alfin dalam pernyataannya, Sabtu (26/4).
Menurut Alfin, meskipun proses perizinan pendirian lembaga-lembaga tersebut dilakukan secara daring melalui sistem pusat, tetap saja Dinas Tenaga Kerja daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap operasionalnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Disnaker dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menindak tegas pelanggaran dengan mencabut izin operasional lembaga-lembaga nakal tersebut.
“Kalau Disnaker mau turun tangan dan membentuk tim khusus pemantau di lapangan, percaloan berkedok LPK tidak akan menjamur seperti sekarang. Harus ada keberanian untuk melakukan blacklist terhadap pelaku, sehingga mereka tidak bisa dengan mudah mendirikan badan hukum baru dan melanjutkan aksinya,” tegasnya.
Alfin juga mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah, terutama Disnaker, tidak bisa hanya sebatas administratif. Ketika lembaga pelatihan atau penyalur tenaga kerja menyalahi aturan dan merugikan masyarakat, sudah seharusnya ada tindakan nyata sebagai bentuk perlindungan terhadap pencari kerja.
“Karawang dikenal sebagai kota industri, tetapi wajah industri kita tercoreng oleh maraknya praktik percaloan. Ini tidak bisa dibiarkan. IMAKA akan terus mengawal isu ini sampai ada ketegasan dari pemerintah daerah,” tutupnya.