Menurut FSB Gas Bumi KASBI Indramayu Begini Rencana IPO PHE

Baca Juga

Indramayu – Penolakan atas rencana privatisasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui skema penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) kian masif. Begini menurut ketua FSB Gas Bumi (KASBI Indramayu).

Rencana PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) via penawaran umum saham perdana alias Initial Public Offering masih terus bergulir.

Menurut Hadi Ketua FSB Gas Bumi KASBI Indramayu rencana atau upaya privatisasi PHE ini bakal menjadi pintu masuk upaya privatisasi anak-anak usaha strategis lainnya, Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina Internasional Shipping (PIS), Kilang Pertamina Internasional, Pertamina Lubricant, Pertamina Retail & Pertamina Patra Niaga (PPN). Padahal, semuanya itu merupakan cabang-cabang produksi dan usaha penting yang sangat berpengaruh hidup orang banyak di bawah Holding Pertamina. (14/05/2023)

“Ya itu akan berpotensi berpengaruh teradapat keputusan-keputusan kebijakan yang di tetapkan, akan berdampak ke kehidupan banyak orang,” ucap Hadi.

Hadi juga menyampaikan, kerugian secara langsung belum di rasakan terhadap dirinya namun menurutnya adanya kekhawatiran berpotensi merugikan masyarakat.

“Aset yang tadinya milik negara lalu tiba-tiba berubah menjadi bukan milik negara namum swasta. Dengan demikian aset tersebut menjadi bisa dilepas pengawasannya dan di khawatiran berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja terutama yang berstatus otsorsing dan kita ingin BUMN dikelola dengan benar dan baik,” pungkasnya.

Menurut Hadi jangan sampai, IPO PT PHE Pertamina ini akan menjadi aksi korporasi serupa terhadap badan usaha strategis lainnya yang merupakan cabang produksi penting.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini