Memaknai Kebhinekaan untuk Menciptakan Kedamaian Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, – Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua dan mereka bagian dari wilayah timur Indonesia.

Sejak 2003, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (kemudian menjadi Papua Barat).

Masalah Papua Barat menjadi hal sensitif bagi Indonesia, sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Namun, KMB juga menyisakan masalah belum tuntas, yakni mengenai status Papua atau Irian Barat

Menengok cara yang dilakukan Belanda untuk menaklukkan Papua yaitu dengan dua cara adalah agama dan pendidikan. Belanda mengirimkan injil dan juga guru-guru terbaik untuk mendidik orang Papua. Saat Revolusi Kemerdekaan Indonesia muncul, orang-orang yang sudah dididik Belanda terbagi menjadi dua. Pertama, mereka yang memiliki semangat nasionalisme tinggi dan yang setuju dengan ide Soekarno untuk mempersatukan Papua ke dalam bagian Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI), diantaranya Frans Kaisiepo, Marthen Indey, Johannes Abraham Dimara, dan Silas . Kedua, mereka yang tergabung dalam Komite Dewan Papua yang tugasnya merumuskan lambang Papua, bendera Papua.

Soekarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua dan Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk jadi komandan operasi militer ini. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Kemudian , tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih. Dan ahirnya melalui Pepera (Penentuan pendapat Rakyat) tahun 1969 di ikuti 1022 delegasi Papua menegaskan masuknya Papua sebagai bagian Indonesia.

Kembalinya Papua dalam pangkuan Indonesia, lantas tidak menjadikan masalah selesai. Dalam perkembangan Papua masih saja terjadi kasus seperti pelanggaran HAM, kekerasan bersenjata , tidak terjaminnya keamanan dan kasus kemanusiaan lainya. Seperti yang terjadi dalam waktu dekat ini , aksi penembakan di wilayah Papua membuat TNI, POLRI mengklaim bahwa aksi tersebut di lakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Setidaknya enam orang menjadi korban tewas tertembak dalam empat insiden berbeda di wilayah Bumi Cenderawasih dalam satu minggu terakhir.

Insiden penembakan pertama terjadi pada Senin 14 September 2020  di wilayah Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Korban dari insiden ini berjumlah dua orang. Insiden kedua tepatnya tiga hari kemudian, KKB diklaim kembali melakukan kontak senjata dengan warga sipil di Distrik Sugapa hingga memakan korban satu  orang. Di hari yang sama KKB kembali menyerang seorang aparat TNI bernama Serka Sahlan yang sedang dalam perjalanan membawa logistik. Insiden ketiga, terjadi pada Sabtu 19 September 2020 di mana baku tembak dilakukan antara Satuan Tugas BKO Aparat teritorial (Apter) Koramil Persiapan Hitadipa. Akibatnya, satu orang anggota TNI meninggal. Insiden terakhir/ ke empat terjadi pada Minggu 20 September 2020 seorang pendeta bernama Yeremia meninggal dunia usai terkena tembakan.

Miris memang melihat keadaan Papua saat ini, konflik ini menjadi tugas Pemerintahan Indonesia untuk menyelesaikannya. Keselamatan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik ini secara langsung harus menjadi yang utama tanpa membeda-bedakan suku dan ras antara penduduk asli dan pendatang. Bukan kah Papua sudah memilih NKRI? Berarti Papua juga mempuyai hak untuk merasakan kondisi aman, damai dan hidup penuh dengan kerukunan. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang. Indonesia memilih Pancasila untuk menjadikan pandangan hidup bukanlah angan-angan kosong, melainkan memiliki tujuan untuk menjaga keutuhan Indonesia meski dalam perbedaan. Semua orang bisa masuk dan tetap hidup tanpa harus melihat budaya, suku, agama.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan dihuni banyak orang, maka ada banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama maupun linguistik. Pemerintah perlu melakukan pendekatan berbasis perdamaian dan dialog dengan masyarakat Papua untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama guna mengurai pelbagai persoalan tersebut. Bahasan tentang apa itu kebangsaan, keadilan , kebudayaan , kedamaian. Yang intinya dialog itu membuka ruang komunikasi dan sarana serap aspirasi masyarakat Papua. Karena Indonesia dengan kebhinekaan harus dimaknai sebagai sebuah keragaman yang mempersatukan, menerima perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman atau gangguan.

 

Penulis: Dwi Ambar Wati
Ig: @ambar_azhar_azzira

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pilkada Serentak Diharapkan Jadi Pendorong Inovasi dalam Pemerintahan

Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi serta memperkuat sinkronisasi...
- Advertisement -

Baca berita yang ini