Harlah Nahdlatul Ulama, Tetap Konsisten Melembagakan Tradisi Keagamaan

Baca Juga

MATA INDONESIA, – Nahdlatul Ulama (NU) atau Kebangkitan Ulama, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Kehadirannya sebagai salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang sudah dianut sejak lama, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, NU didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Sejarah Berdirinya NU

Akibat kungkungan tradisi, maka kaum terpelajar merasa perlu memperjuangkan martabat bangsa, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Kemudian muncullah gerakan yang dinamai Gerakan Kebangkitan Nasional pada 1908.

Merespons kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada 1918 didirikan Taswirul Afkar atau lebih dikenal dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari sanalah didirikan Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar).

Berawal dari semangat para santrinya itu, akhirnya para kiai ternama dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Jawa Barat melakukan pertemuan di rumah KH Wahab Hasbullah di Surabaya.

Pertemuan yang diberi nama Komite Hijaz ini diprakarsai oleh KH Wahab Hasbullah dan KH Hasyim Asy’ari. Komite Hijaz inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya NU untuk membahas berbagai macam persoalan keagamaan. Seperti dikutip dari NU Online, lahirnya NU merupakan respons dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat.

Pada intinya, Komite Hijaz dibentuk sebagai upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Selain itu, panitia ini juga bertugas untuk mempersiapkan pengiriman delegasi ke Muktamar Islam di Mekkah yang digagas Ibnu Saud, penguasa baru Arab Saudi.

Akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi bernama Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 H atau  31 Januari 1926 di Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh KH Hasyim Asy`ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH Hasyim Asy’ari merumuskan kita Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian merumuskan kitab I’tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik.

Komite Hijaz yang dibentuk pada 31 Januari menjadi salah satu cikal bakal berdirinya NU. Komite ini lahir karena masalah keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren, ketika Dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Rasulullah SAW karena menjadi tujuan ziarah, yang dianggap bid’ah. Tak hanya itu, bahkan Raja Saud juga menginginkan kebijakan untuk menolak praktik bermadzhab di wilayah kekuasaannya.

Penolakan praktik bermadzhab ini terjadi sejak Ibnu Saud, Raja Najed beraliran Wahabi, menaklukkan Hijaz (Mekkah dan Madinah) pada tahun 1924-1925. Seperti dikutip dari NU Online, para ulama menganggap bahwa sentimen anti-madzhab itu cenderung puritan karena berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam itu sendiri.

Atas dasar rasa prihatin, para ulama Indonesia yang berhaluan ahlusunnah wal jamaah bersepakat untuk mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz.

Peristiwa bersejarah itu membuktikan bahwa NU tidak hanya merespons kondisi problem sosial di Tanah Air, namun juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW.

Kini, tepat pada 31 Januari 2021, Nahdlatul Ulama berusia 95 tahun.

Afif Ardiansyah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini