Hantam Rizieq Shihab, Dudung Rahmat Bangkitkan Nasionalisme Rakyat

Baca Juga

Penulis: Ninoy Karundeng

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tindakan tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menghantam Rizieq Shihab berbuah banyak. Langkah Pangdam Jaya mematikan gerak FPI, membuat kaum intoleran, radikal, dan teroris mati kutu. Namun yang lebih penting, tindakan Pangdam Jaya membangkitkan semangat kehadiran negara.

Selama ini FPI melakukan kampanye provokasi di ruang publik dengan mengatasnamakan Islam untuk tindakan sama sekali tidak islami. Contoh perayaan Maulid versi Rizieq yang isinya penuh kata-kata kotor penghinaan pada TNI/Polri.

Perintah mencopot spanduk dan baliho oleh Pangdam Jaya, anggota TNI bukan hanya soal itu. Pemasangan semena-mena, seenak FPI, adalah wujud pembangkangan aturan yaitu aturan ketertiban lingkungan, pajak dan hukum.

Yang lebih penting lagi spanduk-spanduk itu menjadi simbol kekuatan dan kehadiran de facto FPI di suatu wilayah. Di mana kebanyakan baliho dan spanduk FPI dan Rizieq beredar, di situlah keberadaan mereka semakin kuat.

Spanduk dan baliho Rizieq adalah cuci otak permanen yang menghiasi seantero wilayah tertentu di Indonesia. Yang parahnya Rizieq Shihab menjadi simbol pembangkangan, tidak taat hukum dan tidak taat aturan.

Penyokong Rizieq pun tak tanggung-tanggung, manusia seperti Jusuf Kalla, dan SBY, dan tentu Cendana. Dan, jelas Anies Baswedan. Meski yang belakangan ingin memanfaatkan Rizieq Shihab. Untuk Pilpres 2024.

Aneka kepentingan luar biasa. Bisnis Keluarga Jusuf Kalla lagi mengalami masalah. SBY puyeng dengan kebijakan seperti penjaminan Lion Air oleh negara, Petral, Freeport, dan ambruknya Demokrat. Juga Cendana yang mengalami kegalauan luar biasa, misalnya Jokowi sita Granadi

Maka Rizieq Shihab pun dijadikan simbol perlawanan. Merasa kuat didukung kalangan top, maka tingkah Rizieq Shihab menjadi liar. Tidak ada batas perkataan. Dan, penghinaan terhadap Polri.

Dalam situasi seperti itu, rakyat menahan diri. Tahan napas. Berdoa agar negara bertindak tegas. Hadir di tengah pongahnya Rizieq Shihab yang selalu mengatasnamakan umat Islam.

Nah, hadirlah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman ke permukaan. Satpol PP tak berani karena Anies Baswedan mendukung Rizieq. Polri mencabut baliho dan spanduk dipasang lagi. FPI dan Rizieq menantang. Pamer kekuatan. Show of force.

Padahal situasi makin memburuk jika kehadiran negara tak tampak. Soal pamer kekuatan dan cuci otak kampanye delegitimasi pemerintahan Jokowi, membesarkan dominasi FPI dan Rizieq.

Presiden Jokowi pun dengan tegas menginginkan kaum intoleran enyah dari Bumi Pertiwi. Sumber radikalisme, terorisme, yang berawal dari intoleransi harus dibabat. Provokasi jahat harus dihantam.

Dalam konstelasi politik dan keamanan yang demikian, Pangdam Jaya paham. UU No. 34 tahun 2014 menjelaskan tentang pemberdayaan wilayah pertahanan dalam sistem semesta, juga membantu tugas pemerintahan daerah

Pemda DKI pimpinan Anies loyo, Satpol PP di bawah ketiak Anies pro Rizieq, aneka pelanggaran hukum dan ketertiban mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Maka Pangdam Jaya Dudung Abdurachman bertindak taktis. Cerdas. Menusuk. Pangdam Jaya menggempur pertahanan terdepan dan terakhir FPI. Baliho, spanduk sebagai simbol propaganda dan eksistensi FPI dan Rizieq dicopot. Tentu mereka ngamuk. Marah. Kesal. Putus asa. Tapi karena yang melakukan TNI, maka mereka tiarap.

Tak terima, mereka melakukan kampanye di media sosial. Pembelokan opini. Gebrakan mereka semakin masif. Media sosial digunakan untuk mendeskreditkan Pangdam Jaya. Dan tak lupa media sosial dan media para kadal gurun turun menggempur Dudung Abdurachman.

Namun, reaksi publik luar biasa. Dudung didukung oleh rakyat. Rakyat memberikan ucapan selamat. Memberikan dukungan di tengah perlawanan kaum intoleran.

Dudung telah membuka kotak Pandora. Kotak yang membuat gairah nasionalisme rakyat di seluruh Indonesia membuncah. Juga tentang siapa proxy dan di balik kenekatan dan kenakalan Rizieq Shihab. Bukan hanya soal Firza, juga soal Anies, JK dan SBY.

Itu diawali oleh Pangdam Jaya dengan langkah sederhana nan cerdas: mencopot baliho Rizieq Shihab. Tentu rakyat bangga. Jokowi tersenyum. Polri makin semangat. Mabes TNI pun mendukung.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini