Kapolda: Asrama Mahasiswa Papua Jadi Markas untuk Lawan Pemerintah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Asrama mahasiswa Papua di dalam maupun di luar provinsi itu banyak yang sudah beralih fungsi sebagai markas komando untuk mendoktrin mahasiswa dan mahasiswi baru agar menjadi tameng untuk melawan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw setelah mengetahui banyak asrama mahasiswa berubah menjadi markas komando Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

AMP menguasai banyak asrama yang dimotori oknum dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berafiliasi dengan ULMWP (United Liberation Movement of West Papua/ULMWP).

Kedua organisasi itu berupaya melepaskan Papua dan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KNPB biasanya bergerak di Indonesia, sedangkan ULMWP bergerak di dunia internasional.

“Kita sudah lama mengikutinya dari berbagai kota sebelum kejadian di asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang berlokasi di jalan Kalasan 10. Mahasiswa tidak menerima kunjungan Gubernur Papua, bahkan mereka melakukan kekerasan kepada istri gubernur,” ujar Waterpauw yang dikutip Jumat 10 Juli 2020.

Dia menegaskan fungsi asrama harus dikembalikan agar para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu bisa menggunakannya tanpa pengaruh kepentingan politik negara lain. Mahasiswa akan menjadi generasi emas yang akan memimpin Papua di masa yang akan datang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini