Setelah India, Kini Nepal Ikut Cekal PUBG

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Tak hanya India, kini Nepal ikut mencekal game online PlayerUnknown’s Battleground (PUBG). Pencekalan ini diperintahkan oleh badan telekomunikasi Nepal, Nepal Telecommunications Authority (NTA) karena kontennya dianggap penuh kekerasan dan memiliki dampak yang negatif terhadap anak-anak.

“Kami telah memerintahkan larangan terhadap PUBG karena membuat anak-anak dan remaja kecanduan,” kata Deputy Director NTA Sandip Adhikari, mengutip Reuters, Jumat 12 April 2019.

Regulator Nepal pun memerintahkan seluruh penyedia layanan internet, operator seluler, dan penyedia layanan jaringan untuk memblokir akses PUBG. Pemblokiran ini mulai efektif Kamis 11 April 2019.

Adhikari mengatakan saat ini belum ada laporan tentang insiden buruk yang terkait dengan PUBG di Nepal. Tapi ia mengatakan banyak orang tua yang cemas karena anak mereka yang perhatiannya teralihkan dari sekolah dan pekerjaan rumah mereka.

Nepal mungkin negara pertama yang melarang PUBG di tingkat nasional. Namun sebelumnya kota Rajkot di India telah melarang game battle royale tersebut. Bahkan bulan lalu, 10 remaja di kota tersebut ditangkap oleh kepolisian negara bagian Gujarat karena kedapatan memainkan game tersebut.

Selain itu, game ini juga dituding menjadi penyebab kematian di negeri Bollywood itu yang disebabkan candu terhadap game.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini