Jadi Perhatian Pusat, Ini Saran Supaya Covid19 di Sulsel Turun

Baca Juga

MATA INDONESIA, MAKASSAR – Untuk menurunkan angka penyebarannya, Juru Bicara Gugus Tugas Coronavirus Disease (Covid19) Pusat, Achmad Yurianto menganjurkan Sulawesi Selatan mendirikan rumah sakit darurat.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan itu menyarankan menggunakan asrama haji.

Selanjutnya, kata lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, tersebut menganjurkan pasien yang dirawat dibagi menjadi dua bagian secara terpisah.

Kasus positif hasil tes dari Polymerase Chain Reaction (PCR) berada satu tempat dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum di tes PCR di tempat terpisah.

“Jika PDP hasil PCR negatif segera pindahkan ke RS lain. Jika positif dipindahkan ke bagian positif. Kasus PCR positif di Rumah Sakit lain yang gejalanya sedang, ringan dipindahkan semua ke Rumah Sakit Darurat,” ujar lelaki yang akrab dipanggil Yuri itu, Minggu 7 Juni 2020.

Untuk pendirian Rumah Sakit Darurat, kata dia, SDM-nya dalam hal ini personel dari TNI dan Polri serta relawan yang sesuai bidangnya.

Dia menganjurkan manajemen bisa meniru Rumah Sakit Darurat Covid Wisma Atlet Jakarta. Operasional dari dana DSP Gugus Tugas Pusat.

Surabaya yang sama-sama zona merah pun sudah melakukannya minggu lalu. Jika mengandalkan rumah sakit rujukan, pasien Covid positif atau PDP bisa terpaksa dirawat di luar ruangan isolasi atau tidak dirawat karena ruangan sudah penuh.

Itu justru bisa menjadi sumber penularan yang tidak dapat dikendalikan. Selain itu beban rawatan akan sangat tinggi. Ditambah meningkatkan risiko penularan ke petugas kesehatan karena kelelahan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini