Lima Direktur TVRI Siap Bersekongkol dengan Helmy Yahya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Lima direktur TVRI mengaku bakal bersekongkol dengan Helmy Yahya melawan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) itu. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Helmy, Chandra Marta Hamzah dengan alasan direksi itu menganut prinsip kolektif kolegial atau kesepakatan bersama.

“Dipecatnya satu orang, seharusnya dengan sistim tersebut semua direksi yang dipecat jika sesuai norma,” ujar Chandra dalam konferensi pers, 17 Januari 2020.

Maka, pemecatan hanya terhadap Helmy Yahya dinilai tidak sesuai norma pada prinsip tersebut.

Menurut Chandra ada kejanggalan pada surat dewan pengawas tersebut adalah frasa “kepada yang terhormat” pada pembukaan surat permberhentian terhadap Helmy itu.

Dia menilai, jika menyapa Helmy kepada yang terhormat seharusnya tidak ada kesalahan padanya. Tetapi nyatanya menurut mereka Helmy tetap dinyatakan bersalah.

Helmy sendiri mengaku Direktur Teknis, Direktur Keuangan, Direktur Program Acara, Direktur Umum dan Direktur Pengembangan Usaha ikut menandatangani surat perlawanan kepada Dewan Pengawas.

Mereka juga akan mendukung langkah hukum yang akan ditempuh lelaki yang dijuluki raja kuis tersebut.(widyo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini