Pertahankan BG Sebagai Kepala BIN, Pakar: Keputusan Jokowi Tepat!

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Keputusan Jokowi untuk mempertahankan Budi Gunawan (BG) di posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sangat tepat. Bahkan kebijakan itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia intelijen dan keamanan.

Analis konflik dan konsultan keamanan Alto Labetubun mengatakan, salah satu alasan mengapa Jokowi berani mengambil keputusan dan mengunjungi daerah rawan konflik, karena sudah diberikan garansi keamanan dari BIN.

Hal tersebut terlihat dari keberanian Jokowi mengunjungi Afghanistan, kemudian bagaimana dia berani mengambil keputusan untuk melakukan proses akusisi 51 persen saham Freeport. Selain itu, Jokowi juga terlihat mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan rekonsiliasi politik pasca Pilpres yang mampu meredam potensi konflik.

“Maka bisa disimpulkan bahwa analisis ancaman dan resiko yang dilakukan oleh BIN atas situasi maupun konsekuensi dari keputusan-keputusan politik yang dia ambil sudah sangat tepat. Jokowi percaya dengan hasil analisis dan rekomendasi BIN, yang dikepalai oleh Budi Gunawan alias BG,” ujarnya kepada MINEWS, Rabu 4 Desember 2019.

Kata Alto, di tangan dingin BG, BIN benar-benar maksimal dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya yang sesuai UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

BG terbukti sangat mumpuni dalam mengelola asset dan mengkombinasikan dengan kapabilitas teknis. Sehingga analisis dan rekomendasi yang diberikan mampu membantu Jokowi dalam mengambil keputusan-keputusan kritis.

Hal tesebut tentu menambah kepercayaan Jokowi padanya. “Di tangan BG, BIN kembali ke filosofi intelijen yaitu senyap, cepat dan tepat alias Velox et Exactus. Hal ini sangat sejalan dengan gaya kepemimpinan Jokowi. Jokowi yang tenang, tidak terburu-buru dan cenderung mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” katanya.

Di periode kedua pemerintahan ini, Jokowi tentu butuh orang yang bisa dipercaya dan mampu melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Ia juga butuh sosok yang mampu memberikan analisis-analisis untuk memudahkannya dalam mengambil keputusan.

Terutama soal upaya meningkatkan investasi ekonomi, tentu sangat membutuhkan kondisi negara yang stabil. Maka butuh punggawa intelijen yang bukan hanya mengerti kondisi ancaman domestik, tapi juga punya pengetahuan dan proyeksi tingkat ancaman dalam skala bilateral, regional dan multilateral.

“Dan BG sudah membuktikan dirinya sebagai orang yang capable untuk melaksanakan fungsi dan peran ini,” ujarnya.

Berita Terbaru

Mitigasi PHK dan Penguatan JKP Menjadi Fondasi Ketahanan Ketenagakerjaan

0Oleh: Nabila Febrianti )*Ketahanan ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar penting dalammenjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah meningkatnyaketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan perlindunganterhadap tenaga kerja menjadi agenda strategis. Pemerintah memahami bahwa keberlangsungan lapangan kerja tidakhanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berhubunganlangsung dengan daya beli masyarakat, aktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan tekanan baru terhadap perekonomian dunia. Gangguanrantai pasok, penurunan permintaan ekspor, serta meningkatnya biayalogistik mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Berbagai langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan ancamanPHK tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatanyang ditempuh berfokus pada pencegahan sejak dini melalui koordinasilintas lembaga, pemantauan kondisi industri, serta komunikasi intensifdengan pelaku usaha dan serikat pekerja.Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama organisasiburuh telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaanyang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyatamengenai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligusmengidentifikasi risiko yang dapat mengancam keberlangsunganpekerjaan ribuan tenaga kerja.Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan global. Perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor mengalami penurunan pesanan, sementara perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan akibatterganggunya distribusi internasional. Kasus yang mendapat perhatian serius terjadi pada perusahaan kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Hentinya aktivitas produksi perusahaan tersebutmenimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja yang selama inimenggantungkan penghasilan dari sektor industri tersebut. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapiperusahaan berkaitan dengan terhambatnya akses terhadap modal kerjayang masih berada dalam proses penyelesaian di sektor perbankan.Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintahdaerah, serta berbagai lembaga terkait guna memastikan hak-hak pekerjatetap terlindungi. Perlindungan terhadap upah dan hak normatif pekerjamenjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian masalah tersebut.Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang berpotensikehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasanindustri juga menjadi pertimbangan penting. Ketika sebuah pabrik berhentiberoperasi, dampaknya menjalar ke berbagai sektor lain sepertiperdagangan, transportasi, jasa makanan, dan usaha mikro yang bergantung pada aktivitas para pekerja.Sektor alas...
- Advertisement -

Baca berita yang ini