Baru Dilantik, Ini Profil Bupati Indramayu Supendi yang Diciduk KPK

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin 14 Oktober 2019 jelang tengah malam. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Indramayu Supendi beserta 7 orang lainnya.

Diduga kuat, Supendi terlibat dalam gratifikasi atau suap sejumlah proyek di Pemkab Indramayu. Kabarnya, KPK menyita uang ratusan juta dalam OTT tersebut.

Sebagai informasi, Supendi baru saja dilantik sebagai Bupati Indramayu periode 2016-2021 pada 7 Februari 2019 lalu. Secara resmi, ia baru menjabat sebagai bupati selama 8 bulan, namun sudah terjerat kasus korupsi.

Sebelumnya, Supendi telah diangkat sebagai bupati definitif, menggantikan Bupati Indramayu Anna Sophana yang mengundurkan diri. Supendi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung.

Supendi mengawali karirnya sebagai PNS di lingkungan Pemkab Indramayu. Kiprah politiknya mulai berkibar-kibar saat bergabung dengan Golkar Indramayu dan menjabat sebagai Ketua.

Pria asli Indramayu kelahiran 14 Agustus 1959 ini lahir dari keluarga petani di Bongas. Puncak karir politiknya adalah saat dilantik sebagai Bupati Indramayu periode 2016-2021.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini