Soal Mutasi 3 Kapolda, Ini Penjelasan Resmi Mabes Polri

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Merebaknya isu pencopotan dan rotasi tiga kapolda, yakni Kapolda Riau, Papua dan Sulawesi Tenggara akibat kegagalan menjaga situasi dan keamanan segera ditepis oleh Mabes Polri.

Dijelaskan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, mutasi itu semata-mata hanya untuk memberikan kesempatan kepada sejumlah perwira lainnya untuk menjalankan tugas baru.

“Mutasi dalam Polri itu biasa. Ini tour of duty dan area, serta untuk peningkatan kinerja,” ujar Dedi di Jakarta, Sabtu 28 September 2019.

Menurut Dedi, setiap anggota kepolisian sudah sewajibnya siap dengan segala bentuk penugasan di lini apapun yang dibutuhkan. Terutama, polisi harus siap ditempatkan di daerah-daerah dan siaga untuk dipindahtugaskan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan mutasi tiga kapolda pada Jumat 27 September 2019 lalu.

Ketiga kapolda tersebut adalah Kapolda Papua Irjen Rudolf Alberth Rodja yang dipindah ke analisis kebijakan utama Bidang Sabhara Baharkam Polri. Kemudian Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri di Badan Intelijen Negara (BIN).

Terakhir adalah Kapolda Sultra Brigjen Iriyanto dimutasi sebagai Irwil III Itwasum Polri.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini