News
Updated:

Cadangan Beras 3,8 Juta Ton Jadi Fondasi Indonesia Menuju Swasembada Pangan

Davina G
Davina G
62
62
0
Baca Juga
Davina G
Davina G

Mata Indonesia, Jakarta — Indonesia kian mendekati target swasembada pangan seiring menguatnya cadangan beras nasional dan meningkatnya produksi dalam negeri. Perum Bulog memastikan stok beras pemerintah berada pada level sangat aman, sehingga kebijakan tanpa impor beras dapat terus dipertahankan sepanjang tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini tercatat mencapai 3,8 juta ton, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras.

“Jadi, masyarakat tidak perlu bimbang dan ragu bahwa stok beras kita mencukupi dan tidak perlu adanya lagi impor-impor dari manapun,” ujar Rizal.

Ia menambahkan bahwa posisi stok yang kuat ini diperkuat oleh peningkatan produksi dalam negeri yang diprediksi mencapai 34 juta ton pada tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dengan kapasitas tersebut, Rizal meyakini seluruh kebutuhan nasional dapat sepenuhnya dipenuhi dari pasokan petani dalam negeri.

“Produksi tahun ini diprediksi naik dan karena itu Indonesia tidak memerlukan importasi,” tegasnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menegaskan konsistensi kebijakan tanpa impor beras. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut bahwa stok beras di gudang Bulog saat ini mendekati 4 juta ton, salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Ketersediaan ini diperkuat dengan surplus produksi sebesar 4,7 juta ton sepanjang Januari hingga Desember 2025,” ujar Zulhas.

Optimisme pemerintah turut diperkuat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat 13,54% dibanding tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Indonesia diproyeksikan membukukan surplus sekitar 3,87 juta ton.

Di tingkat pasar, surplus beras memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, menyebut penurunan harga mulai terlihat di zona distribusi 1 dan 2.

“Harga beras medium di Jabodetabek kini sekitar Rp 13.450 per kilogram, sedikit di bawah HET yang sudah disesuaikan. Beras premium di mayoritas wilayah juga sudah menyentuh level Harga Eceran Tertinggi dan masih tergolong wajar,” ujarnya.

Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai dinamika harga di wilayah timur Indonesia, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, ketika permintaan cenderung meningkat. Penguatan distribusi, efisiensi logistik, dan pengelolaan stok terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil di seluruh daerah.

Berita Sebelumnya
Produksi Pertanian Meningkat, Indonesia Mantap Melangkah ke Era Swasembada Pangan
Berita Selanjutnya
Penegakan Hukum dan Anti Korupsi Jadi Salah Satu Pilar Kepercayaan Publik

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini