Oleh : Maya Naura Lingga )*
Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan daya saing dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Salah satu langkah terbarunya adalah peresmian Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 24 Februari 2025.
Lembaga ini dibentuk sebagai sovereign wealth fund guna mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dengan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS serta investasi awal sebesar 20 miliar dolar AS.
Dengan struktur yang kuat dan kebijakan pengelolaan yang berorientasi pada hasil jangka panjang, Danantara diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi negara. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi besar Astacita.
Dengan pendekatan investasi yang berkelanjutan dan inklusif, Danantara diharapkan mampu membawa perekonomian nasional ke tingkat yang lebih tinggi. Pengelolaan aset negara yang lebih terstruktur membuka peluang lebih besar bagi investasi asing serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif di kawasan regional dan global.
Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam regulasi tersebut, Danantara berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan pelat merah, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Melalui berbagai kewenangan yang diberikan, lembaga ini memiliki tugas utama dalam pengelolaan aset BUMN, pengelolaan dividen, restrukturisasi perusahaan negara, serta persetujuan terhadap berbagai kebijakan investasi strategis. Dengan peran ini, Danantara diposisikan sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong stabilitas ekonomi nasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam lima tahun mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, Danantara dirancang untuk berinvestasi dalam berbagai proyek berkelanjutan, termasuk sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo juga telah menunjuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Selain itu, Kepala Negara juga resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ini menjadi aturan turunan dari UU Nomor 1/2025 tentang BUMN tadi. Selain soal organisasi dan tata kelola BPI Danantara, Prabowo juga telah resmi menunjuk sejumlah pejabat sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa lembaga ini berperan sebagai konsolidator utama bagi aset dan kekuatan ekonomi BUMN agar dapat dikelola lebih optimal. Dengan sinergi antara berbagai sektor industri, Danantara memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Danantara juga berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif yang lebih efisien dibandingkan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah, menyatakan bahwa keberadaan lembaga ini merupakan solusi untuk meningkatkan investasi dalam negeri.
Selama ini, efisiensi investasi di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengoptimalkan aset negara. Dengan nilai aset yang mencapai 900 miliar dolar AS, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mendorong investasi strategis dan mengatasi tantangan ekonomi nasional.
Keberadaan Danantara memungkinkan adanya kebijakan investasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi global, sehingga Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal.
Struktur Danantara mengacu pada konsep yang diterapkan oleh Temasek Holdings Limited di Singapura dan memiliki cakupan lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA).
Lembaga ini mengonsolidasikan aset-aset negara yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Pada tahap awal operasional, tujuh BUMN telah bergabung dalam Danantara, termasuk PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Telkom Indonesia, serta Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Dengan bergabungnya BUMN strategis tersebut, Danantara memiliki basis keuangan yang kuat untuk mengembangkan berbagai proyek investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pembentukan Danantara menjadi langkah signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan manajemen investasi yang lebih terpadu, pemerintah optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.
Keberadaan lembaga ini juga diharapkan dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah serta menuju status negara maju dalam beberapa dekade mendatang. Danantara menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi di kancah global. Dengan strategi investasi yang matang dan berbasis data, lembaga ini diperkirakan mampu mempercepat realisasi visi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia. (*)
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara