Penguatan Surveilans Epidemiologi Malaria Kota Yogyakarta

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Kota Yogyakarta bukan daerah endemis malaria dan telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria pada 2014. Sebagai wilayah urban, potensi penularan malaria senantiasa ada karena dinamika demografis dan mobilitas penduduk dari luar kota dan luar pulau dengan status endemis malaria.

Upaya pencegahan dan pengendalian secara terencana tetap dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi penularan di Kota Yogyakarta. Surveilans malaria sebagai tools kewaspadaan harus selalu dilaksanakan dan diperlukan penguatan baik pada kebijakan, sistem, pelaksana (SDM), perangkat dan lainnya.  

“Surveilans menjadi kegiatan strategis dalam menjaga status eliminasi malaria di Kota Yogyakarta. Kedisiplinan pencatatan, pelaporan dan analisis yang berkaitan dengan kemunculan malaria yang dilakukan secara cepat dan tepat akan mempercepat respon untuk melakukan tindaklanjut”, tegas dr. Lana Unwanah Kepala Bidang P2P dan PD SIK Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam arahan kepada peserta kegiatan Penguatan Surveilans Epidemiologi Malaria yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 15 Februari 2024.

Kegiatan Penguatan Surveilans Epidemiologi Malaria yang dilaksanakan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi tersebut diikuti oleh petugas Surveilans Puskesmas/Programer Malaria. Sebagai narasumber, dihadirkan dr. Citra Indriani, MPH, FETP FKKMK UGM  dan Rega Dharmawan, S. KM, Entomolog Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

dr. Citra menjelaskan bahwa malaria yang disebabkan Plasmodium sp. melalui gigitan nyamuk Anopheles sp dibedakan menjadi dua. Pertama, malaria indigenous jika penularan terjadi di wilayah setempat dan tidak ada bukti langsung berhubungan dengan kasus impor, kedua malaria impor yaitu malaria positif yang sumber penularannya berasal dari luar daerah. 

“Maka tujuan surveilans malaria adalah untuk menentukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien yang diawali dengan peningkatan penemuan kasus, penguatan sistem informasi, monitoring dan evaluasi kasus dan penguatan surveilans vektor malaria” jelas dr. Citra Indriani

Rega Dharmawan menjelaskan bahwa Eliminasi malaria adalah pemutusan rantai penularan malaria setempat pada manusia dalam satu wilayah geografi tertentu, secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan. Kota Yogyakarta eliminasi malaria tahun 2014 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menuju eliminasi malaria pada tahun 2025.

Terkait dengan pelaksanaan surveilans malaria, Rega Dharmawan menegaskan pentingnya kedisiplinan pencatatan dan pelaporan malaria dalam elektronik Sistem Informasi Surveilans Malaria (e-SISMAL) Versi 3 dari Kementerian Kesehatan. 

”Pemeriksaan malaria, pasien postif malaria dan pengobatannya, penyelidikan epidemiologi malaria, logistik malaria sebagai indikator yang harus dicatat dan dilaporkan dalam e-SISMAL” tambah Rega Dharmawan. 

Kepala Seksi P2M dan Imunisasi Dinkes Kota Yogyakarta, dr. Endang Sri Rahayu pada penutupan kegiatan menyampaikan bahwa program pencegahan dan pengendalian malaria dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fasyankes dan lintas sektor yang terkait. Target pemeriksaan malaria di Kota Yogyakarta per tahun pada tahun 2024-2026 sejumlah 2221. Target pemeriksaan malaria yaitu pada asrama-asrama mahasiswa atau tempat tinggal warga yang berasal dari daerah endemis malaria. (dr. Endang SR/Anandi/shol)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini