Gara-Gara Petugas Gak Suka Anjing, Azas Tigor Dilarang ke CFD Bersama Alpen

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Hanya diduga gara-gara petugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak suka anjing, Ketua LSM Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan marah.

Pertugas yang diketahui dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta itu, tiba-tiba melarang Azas Tigor membawa Alpen, pitbull kesayangannya bernama Alpen berada di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day, 9 Oktober 2022.

Padahal, seperti curhatnya di media sosialnya, sejak dibuka kembali pasca pembatasan sosial akibat Pandemi Covid-19, Azas Tigor sering melakukan olahraga bersama Alpen tanpa larangan.

Sebenarnya saat masuk area CFD, pada Minggu itu, Azas Tigor tidak mendapat masalah sedikit pun.

Saat berada di Jalan Sudirman mereka bahkan sempat berbincang dengan petugas Dishub dan Satpol PP rekannya juga bersama Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki (KPK) inisiator CFD.

Usai berbincang, Azas Tigor dan Alpen melanjutkan perjalanan paginya ke arah patung Hotel Indonesia untuk kembali ke rumahnya.

Ketika mereka berada di sekitar depan Gedung BCA, dicegat seorang petugas Dishub bernama Sukarno yang menyatakan Azas Tigor dilarang membawa hewan peliharaan ke area CFD, “Ini perintah lisan pimpinan.”

Azas Tigor pun ingin tahu pimpinan yang melarangnya, karena menurut dia, aturan hukum harus dibuat tertulis.

Dia juga mengungkapkan sejak masuk tidak pernah ada larangan bagi mereka berada di CFD.

Azas Tigor melihat wajah petugas Dishub itu seperti tidak suka atau benci kepada anjing saat melihat Alpen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini