KUHP yang Baru Akan Lebih Sedikit Atur Tindak Kriminal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Perbuatan atau tindak kriminal yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru jauh lebih sedikit dibandingkan kitab yang selama ini digunakan di Indonesia.

Hla itu diungkapkan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso dalam pesannya, Kamis 22 September 2022.

“Kalau ada yang mengatakan KUHP kita terlalu mengatur banyak hal sehingga semua perbuatan bisa kena (sanksi pidana), padahal sesungguhnya hal yang diatur berkurang,” kata Topo.

Menurut dia, tindak pidana yang ada di buku dua dan tiga KUHP yang digunakan selama ini jauh lebih banyak dari jumlah yang ada di Rancangan KUHP.

Jadi KUHP yang baru nanti akan banyak melakukan de-kriminalisasi dari KUHP yang selama ini digunakan.

Saat ini, rancangan KUHP tersebut sedang dilakukan sosialisasi sesuai perintah Presiden Jokowi sebelum resmi diundangkan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini