MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat dan Kementrian Sosial harus segera memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) termasuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah dalam sebuah diskusi radio, Minggu 4 September 2022.
Dia menganjurkan pemutakhiran data bansos itu harus melibatkan sampai tingkat RT/RW karena pejabat di tingkat tersebut mengetahui langsung kondisi penerima bansos.
“Bukan dinamisasi data saja yang dilakukan. Tingkat RT/RW itu harus yang melakukan pendataan,” kata Amir Hamzah.
Pembaharuan DTKS dilakukan harus berdasarkan masukan dari pemerintah daerah.
Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos.
Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171.
Risma menjelaskan dari total 20,65 juta KPM, PT Pos Indonesia telah siap menyalurkan kepada 18 juta KPM.
Sementara sisanya akan menunggu proses pemutakhiran. BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp 12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp 600 ribu.
 agar penyaluran bantuan sosial (Bansos)){kind=link}