MATA INDONESIA, JAKARTA – Bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat harus mendapat dukungan politik.
Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mendukung langkah pemerintah tersebut. ”Saya dari Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan (pemerintah) yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Memang harus ada perlindungan sosial terkait rencana kenaikan BBM ini,” kata Charles, Kamis 1 September 2022.
Ia menilai ai bantuan tersebut memang perlu terutama untuk masyarakat miskin dan rentan di Tanah Air. Di tengah beragam kenaikan harga barang saat ini.
Adapun bantuan pengalihan subsidi BBM pemerintah adalah sebesar Rp24,17 triliun.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan dari total bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun itu, masyarakat akan mendapatkan tiga jenis bantuan berupa bantuan sosial.
- Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta keluarga sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali. Dengan total anggaran Rp12,4 triliun. Pembayaran BLT tersebut Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
- Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Pembayarannya satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.
- Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah (pemda) dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum. Yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun. Ini untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.
Menurut Charles, selain BLT, bantuan subsidi upah dan bantuan pemda memang penting kepada masyarakat. Karena kenaikan harga BBM akan berhubungan langsung dengan masalah transportasi, masalah pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Namun, menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama dalam memastikan data-data penerima dua bantuan tersebut. Sehingga dapat sampai kepada mereka yang memang pantas menerimanya.
“Data-data ini di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus benar-benar data yang ter-update dan akuntabel. Jelas siapa yang membutuhkan dia yang mendapatkan,” ujar dia
