Gerindra Pecat Syukri Zen yang Pukuli Wanita di SPBU

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Anggota DPRD Kota Palembang M Syukri Zen diusulkan Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra untuk dipecat dari partai.

Pemecatan ini terkait Syukri memukuli wanita saat mengantre di SPBU.

Usulan pemecatan ini berdasarkan keputusan sidang MKP Gerindra tentang dugaan pelanggaran etik pada Jumat 26 Agustus 2022 dengan nomor perkara 08-/008/BTS/MK/Gerindra/2022. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengunggahnya melalui akun instagramnya.

“Sidang Majelis Kehormatan Partai resmi memecat M Syukri Zen,” kata Dasco, Minggu 28 Agustus 2022.

Dasco mengunggah pernyataan Sekretaris MKP Gerindra, Maulana Bungaran yang memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra untuk memberhentikan dan mencabut kartu tanda keanggotaan Partai Gerindra atas nama saudara HM Syukri Zen SIP

Putusan itu juga sekaligus memecat Syukri dari kursi Anggota DPRD Kota Palembang fraksi Gerindra. Adapun merekomendasikan pimpinan partai, khususnya Ketua Umum Prabowo Subianto untuk menunjuk Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Palembang.

Kasus penganiayaan Syukri Zen terjadi pada Jumat 5 Agustus 2022 di salah satu SPBU di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Awalnya ia dan korban berinisial J sama-sama mengantre BBM. Keduanya lalu terlibat cekcok hingga berujung pemukulan. Peristiwa itu viral di media sosial.

Korban kemudian melaporkan pemukulan ini ke Polrestabes Kota Palembang. Saat ini Syukri sudah menjadi tersangka dan menjalani proses penahanan. Ia melanggar Pasal 351 KUHP.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini