Penurunan Kasus Covid-19 Terjadi di Seluruh Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kasus Covid-19 mengalami penurunan di seluruh pulau di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan kasus Covid-19 di Tanah Air terus mengalami penurunan dengan rata-rata mingguan 1,94 persen.

“Kalau kita lihat secara nasional, ini penurunan di angka1,12 persen. Demikian pula di berbagai wilayah, Sumatera turun, Jawa turun, Bali turun, Nusa Tenggara, Kalimantan Sulawesi, Maluku dan Papua juga turun,” katanya, Selasa 23 Agustus 2022.

Kemudian, tercatat positivity rate mingguan mencapai 9 persen dengan kasus aktif sekitar 48 ribu. “Kemudian juga terkait dengan kasus di Jawa-Bali sekitar 3.000, luar Jawa-Bali sekitar 300. Sehingga Jawa-Bali sekitar 89 persen dan luar Jawa-Bali sebesar 10 persen,” ujarnya.

Meski kasus Covid-19 terus mengalami penurunan, pemerintah telah menetapkan seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 386 menerapkan PPKM Level 1. Airlangga juga menegaskan kasus Covid-19 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan berbagai negara lain.

Ia pun mencontohkan kasus Covid-19 di Jepang yang masih tinggi dengan total kasus 218 ribu. Begitu juga dengan Amerika Serikat, Australia dan India yang masih memiliki kasus Covid-19 dengan angka yang relatif tinggi.

“Sedangkan di Indonesia dengan kasus 7-days moving average sekitar 4.683 dan relatif lebih rendah dari berbagai negara lain,” ucap dia

Terkait perkembangan vaksinasi Covid-19, masih ada sejumlah provinsi yang capaian vaksinasinya di bawah standar nasional. Hingga kini, capaian vaksinasi dosis 1 di Maluku, Papua dan Papua Barat masih di bawah 70 persen.

“18 provinsi di dosis kedua dan dosis ketiga ini ada sekitar 20 provinsi di bawah 30 persen,” kata Airlangga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mitigasi PHK dan Penguatan JKP Menjadi Fondasi Ketahanan Ketenagakerjaan

0Oleh: Nabila Febrianti )*Ketahanan ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar penting dalammenjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah meningkatnyaketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan perlindunganterhadap tenaga kerja menjadi agenda strategis. Pemerintah memahami bahwa keberlangsungan lapangan kerja tidakhanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berhubunganlangsung dengan daya beli masyarakat, aktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan tekanan baru terhadap perekonomian dunia. Gangguanrantai pasok, penurunan permintaan ekspor, serta meningkatnya biayalogistik mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Berbagai langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan ancamanPHK tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatanyang ditempuh berfokus pada pencegahan sejak dini melalui koordinasilintas lembaga, pemantauan kondisi industri, serta komunikasi intensifdengan pelaku usaha dan serikat pekerja.Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama organisasiburuh telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaanyang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyatamengenai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligusmengidentifikasi risiko yang dapat mengancam keberlangsunganpekerjaan ribuan tenaga kerja.Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan global. Perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor mengalami penurunan pesanan, sementara perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan akibatterganggunya distribusi internasional. Kasus yang mendapat perhatian serius terjadi pada perusahaan kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Hentinya aktivitas produksi perusahaan tersebutmenimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja yang selama inimenggantungkan penghasilan dari sektor industri tersebut. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapiperusahaan berkaitan dengan terhambatnya akses terhadap modal kerjayang masih berada dalam proses penyelesaian di sektor perbankan.Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintahdaerah, serta berbagai lembaga terkait guna memastikan hak-hak pekerjatetap terlindungi. Perlindungan terhadap upah dan hak normatif pekerjamenjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian masalah tersebut.Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang berpotensikehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasanindustri juga menjadi pertimbangan penting. Ketika sebuah pabrik berhentiberoperasi, dampaknya menjalar ke berbagai sektor lain sepertiperdagangan, transportasi, jasa makanan, dan usaha mikro yang bergantung pada aktivitas para pekerja.Sektor alas...
- Advertisement -

Baca berita yang ini