Dihujat Karena Salah Nada Saat Tampil di Istana Merdeka, Naura Ayu Sampaikan Permintaan Maaf

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Naura Ayu juga hadir menjadi salah satu penyanyi yang hadir dalam prosesi upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia selain Lyodra Ginting, Vidi Aldiano, dan Farel Prayoga.

Ia hadir pada saat prosesi penurunan bendera di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2022 lalu. Saat membawakan lagu bertajuk ‘Bendera’ yang dipopulerkan oleh band Cokelat.

Naura Ayu mengaku dirinya baru pertama kali tampil di Istana Merdeka dan hal itu membuat dirinya gugup.

Namun, alih-alih mendapatkan pujian, Naura Ayu justru dibanjiri hujatan lantaran sempat salah nada saat membawakan lagu ‘Bendera’ itu.

Mengetahui dirinya dihujat netizen, putri dari Nola B3 itu menyampaikan permohonan maaf pada laman media sosial Twitter-nya.

“Alhamdulillah akhirnya selesai nyanyi di istana maaf ya temen-temen di bagian awal sempet ada kesalahan,” tulisnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesalahan tersebut terjadi karena hilangnya sinyal pada ear monitor yang digunakannya.

“Karena signal ear monitor ku hilang jadi aku gabisa denger minus one ku jadi sempet kecepatan dan salah,” sambungnya.

Pada cuitannya yang lain, Naura Ayu juga menegaskan bahwa inti dari setiap penampilan adalah tempo, ia pun juga menyampaikan harapannya untuk Indonesia dan seluruh warga Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

“If only my ear monitor ngga mati and everyone can understand the problem. Karna its all about tempo. 17 Agustus doa aku untuk Indonesia semoga semakin maju dan masyarakat nya bisa ikut maju juga,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mitigasi PHK dan Penguatan JKP Menjadi Fondasi Ketahanan Ketenagakerjaan

0Oleh: Nabila Febrianti )*Ketahanan ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar penting dalammenjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah meningkatnyaketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan perlindunganterhadap tenaga kerja menjadi agenda strategis. Pemerintah memahami bahwa keberlangsungan lapangan kerja tidakhanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berhubunganlangsung dengan daya beli masyarakat, aktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan tekanan baru terhadap perekonomian dunia. Gangguanrantai pasok, penurunan permintaan ekspor, serta meningkatnya biayalogistik mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Berbagai langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan ancamanPHK tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatanyang ditempuh berfokus pada pencegahan sejak dini melalui koordinasilintas lembaga, pemantauan kondisi industri, serta komunikasi intensifdengan pelaku usaha dan serikat pekerja.Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama organisasiburuh telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaanyang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyatamengenai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligusmengidentifikasi risiko yang dapat mengancam keberlangsunganpekerjaan ribuan tenaga kerja.Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan global. Perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor mengalami penurunan pesanan, sementara perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan akibatterganggunya distribusi internasional. Kasus yang mendapat perhatian serius terjadi pada perusahaan kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Hentinya aktivitas produksi perusahaan tersebutmenimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja yang selama inimenggantungkan penghasilan dari sektor industri tersebut. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapiperusahaan berkaitan dengan terhambatnya akses terhadap modal kerjayang masih berada dalam proses penyelesaian di sektor perbankan.Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintahdaerah, serta berbagai lembaga terkait guna memastikan hak-hak pekerjatetap terlindungi. Perlindungan terhadap upah dan hak normatif pekerjamenjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian masalah tersebut.Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang berpotensikehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasanindustri juga menjadi pertimbangan penting. Ketika sebuah pabrik berhentiberoperasi, dampaknya menjalar ke berbagai sektor lain sepertiperdagangan, transportasi, jasa makanan, dan usaha mikro yang bergantung pada aktivitas para pekerja.Sektor alas...
- Advertisement -

Baca berita yang ini