Utang Indonesia Memang Bertambah, Tetapi Bukan yang Paling Rentan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA — Para kaum pesimis selalu membayangkan Indonesia akan menjadi Sri Lanka karena utang kita dinilai terlalu banyak sehingga mengakibatkan gagal bayar.

Sebenarnya seberapa rentan kondisi utang Indonesia yang sudah mencapai ribuan triliun rupiah tersebut?

Beruntung Dana Moneter Intersional (IMF) bekerja sama dengan media massa Bloomberg dan CMA memeringkatkan negara-negara yang paling rentan terhadap utang.

Ketiga lembaga itu melakukan studi tingkat kerentanan utang negara (sovereign debt vulnerability) atas 50 negara berkembang.

Studi itu mengurutkan negara paling rentan berdasarkan empat indikator yaitu tingkat imbal hasil dari surat utang negaranya, spread dari credit default swap 5 tahun (5Y-CDS), tingkat beban bunga (interest expense) terhadap produk domestik bruto (PDB), dan tingkat utang negara terhadap PDB.

Hasilnya, El Salvador merupakan negara berkembang dengan tingkat kerentanan utang negara paling tinggi dengan rasionya terhadap PDB mencapai 82,6 persen.

Sedangkan posisi kedua paling rentan adalah Ghana, Tunisia, Pakistan, Mesir, Kenya, Argentina, Ukraina, Bahrain, dan Namibia.

Dari 10 negara tersebut, empat di antaranya berada di Benua Afrika dan tiga di Asia.

Sementara Indonesia menempati peringkat ke-34 dari 50 negara berkembang dalam hal tingkat kerentanan utang negara.

Menurut Bloomberg, Indonesia mencatatkan imbal hasil surat utang negara (SUN) 4,8 persen, spread 5Y-CDS 145 bps, beban bunga 2,6 persen terhadap PDB, dan utang 42,7 persen terhadap PDB.

Indikator itu menunjukkan kondisi utang Indonesia dalam kondisi yang baik, meski di antara negara-negara ASEAN kita dinilai lebih rentan.

Sebab, Filipina berada di peringkat ke-35, Malaysia ke-39 dan Vietnam ke-41 sebagai negara yang kondisi utangnya paling aman di kawasan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Kebijakan Fiskal Presiden Dorong Optimisme Dunia Usaha

Oleh: Hanif Putra )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa optimisme baru bagi dunia usahadan arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki fondasiekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan global sekaligusmempercepat pertumbuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang.Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam menyampaikan kerangkakebijakan fiskal dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuatkepercayaan publik dan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikanbahwa arah pembangunan ekonomi nasional berada dalam kendali yang jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki modal besar berupabonus demografi, pasar domestik yang luas, serta kekayaan sumber dayaalam yang melimpah. Pemerintah memandang kombinasi tersebutmenjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonominasional yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.Pemerintah Indonesia optimistis pasar domestik nasional memilikikapasitas yang sangat besar dan mampu menjadi penggerak utamapertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang, pemerintah menilaiIndonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhanekonomi dunia.Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan ketangguhan ekonomiIndonesia melalui capaian ekspor sejumlah komoditas strategis sepanjang2025. Pemerintah mencatat minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduanbesi menjadi penyumbang devisa besar bagi negara dengan nilaimencapai lebih dari US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan global. Potensi ekonominasional juga dinilai masih sangat besar karena Indonesia memilikisumber daya strategis lain seperti nikel, tembaga, logam tanah jarang, minyak bumi, dan kekayaan maritim yang belum dimaksimalkansepenuhnya.Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuattata kelola ekonomi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggarannegara. Presiden Prabowo menilai peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto menjadi langkah penting agar kemampuan fiskal Indonesia semakin kuat dan mampu mendukungpembangunan jangka panjang.Pemerintah Indonesia juga mendorong upaya introspeksi nasional dalampengelolaan ekonomi agar kekayaan alam Indonesia benar-benarmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini dinilaipenting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mengurangiketergantungan terhadap tekanan ekonomi global.Arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden mendapat sambutanpositif dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi PKS,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini