Taybeh Beer, Bir Halal dari Palestina untuk Kaum Muslim

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Bir merupakan minuman yang mengandung alkohol dan haram untuk dikonsumsi bagi umat muslim. Namun, di Palestina ada bir yang halal untuk warga muslim.

Taybeh Brewing Company, itu nama perusahaan yang memproduksi bir versi kosher untuk warga Yahudi dan juga bir tanpa alkohol buat warga Muslim.

Perusahaan bir Taybeh didirikan tahun 1994 oleh keluarga Nadim Khoury dari Palestina. Produk pertamanya dilempar ke pasaran, tidak lama setelah Perjanjian Oslo I dari tahun 1993 ditandatangani. Perjanjian itu membuka jalan bagi terbentuknya sebuah negara Palestina.

Impian Nadim Khoury adalah, memasarkan bir asli Palestina untuk Negara Palestina yang berdaulat. Gagasan ini mendapat sambutan hangat dari tokoh besar gerakan Palestina saat itu, Yasser Arafat.

Nama Taybeh diambil dari sebuah distrik di Ramallah, tempat pabrik bir itu didirikan. Selain itu, Taybeh bisa juga berarti “enak”. Sebuah permainan kata-kata yang cerdik dan lahir dari benak Nadim Khoury.

Ada enam jenis bir yang diproduksi perusahaan Taybeh ini untuk pasar domestik dan pasar ekspor: yakni bir terang, bir gelap, putih, emas, kuning dan bir bebas alkohol untuk kaum Muslim. “Semua jenis bir ini diproduksi dengan kontrol ketat sesuai Aturan Kemurnian Bir yang berlaku di Jerman”, kata Nadim Khoury.

Enam puluh persen birnya dijual di kawasan Tepi Barat, Sekitar 30 persen dikirim ke ke Israel, dan 10 persen sisanya diekspor ke Spanyol, Inggris, Chili, Jepang, Jerman dan Amerika Serikat.

Israel selalu menjadi pasar penting untuk bir Taybeh. Sejak awal, sertifikasi kosher resmi dari seorang rabbi membuka jalan pemasaran bir ke kawasan Yahudi.

Bagi Nadim Khoury, Taybeh bukan hanya bir, melainkan suatu kontribusi kecil untuk hidup damai berdampingan. Taybeh bisa menghimpun orang-orang Israel dan Palestina-Yahudi, Muslim dan Kristen. Untuk penganut Islam, ada bir bebas alkohol yang halal. Lebih 90 persen penduduk di sekitar lokasi pabrik beragama Islam.

“Orang-orang mengambil setiap kesempatan untuk bisa santai,” kata Nadim Khoury yang berusia 59 tahun. “Dengan atau tanpa alkohol, sebotol bir akan membuat orang rileks dan melupakan politik untuk sementara waktu.”

Kontribusi bagi perdamaian

Salah satu acara yang tepat untuk mencicipi “bir rasa Palestina” Taybeh adalah selama perayaan Oktoberfest, tradisi pesta bir Bavaria yang juga paralel digelar setiap tahun di Palestina.

Pengunjung berduyun-duyun mendatangi pesta ini, dari seluruh Tepi Barat dan Israel, dan juga dari Eropa dan Amerika Serikat, kata Khoury. Jadi bir ini menyatukan orang dan dapat berkontribusi pada perdamaian juga.

Saat ini produksi Taybeh sekarang mencapai 600.000 liter bir per tahun. Selain bir, Taybeh juga memproduksi minuman anggur.

Berita Terbaru

Penanganan Kasus Air Keras Melalui Pengadilan MiliterDinilai Solutif

Oleh: Dimas Alfarizi RahmanKasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kembali menjadi sorotanpublik di tengah dinamika penegakan hukum yang ditempuh melalui mekanisme peradilanmiliter. Langkah ini dinilai sejumlah kalangan sebagai solusi yang tepat untuk memastikanproses hukum berjalan profesional, terukur, dan sesuai dengan kewenangan institusi yang terlibat, terutama karena dugaan keterlibatan aparat militer. Pemerintah pun menunjukkankomitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa mengganggu independensi proses hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses penyidikan terus berjalan secara signifikan. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyampaikanbahwa penyidikan yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI telah mencapai sekitar 80 persen. Hal ini menandakan adanya progres yang cukup cepat dalam mengungkap kasus yang sempat memantik perhatian luas masyarakat. Dalam proses tersebut, penyidik telah menetapkanempat orang tersangka dengan sangkaan pasal terkait penganiayaan berat dan penganiayaanberencana, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut.Meski demikian, proses hukum belum sepenuhnya rampung karena masih menunggu sejumlahbukti penting. Penyidik saat ini tengah menantikan hasil visum dari Rumah Sakit CiptoMangunkusumo serta keterangan dari korban sebagai saksi utama. Kedua hal ini menjadi faktorkrusial dalam memperkuat konstruksi perkara sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan yang berhati-hati ini dinilai penting agar proses hukum tidak tergesa-gesa dan tetapmengedepankan akurasi serta keadilan bagi semua pihak.Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Aulia Dwi Nasrullah memastikan bahwainstitusinya bekerja secara maksimal dalam menangani kasus ini. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Keempat tersangkabahkan telah menjalani penahanan di fasilitas tahanan militer dengan pengamanan ketat sejakpertengahan Maret 2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada upaya untukmelindungi pelaku, melainkan justru menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menjagaintegritasnya.Pengawasan dari Komnas HAM juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjagatransparansi. Lembaga tersebut berencana melakukan pendalaman lebih lanjut dengan memintaketerangan para tersangka serta menghadirkan ahli dari berbagai bidang. Upaya ini bertujuanuntuk memperkuat analisis dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benarmencerminkan keadilan substantif, tidak hanya sekadar memenuhi aspek formal hukum.Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut menjadi bagian penting dalam proses ini. Lembaga tersebut telah memberikan perlindungan fisik kepada korban, termasuk pengamananmelekat, bantuan medis, serta pemenuhan hak-hak prosedural selama proses hukum berlangsung. Perlindungan juga diberikan kepada saksi dan keluarga korban, sehingga mereka dapat menjalaniproses hukum tanpa tekanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus padapenindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia melalui ketuanya M. Risdiansyah menilai bahwa sikappemerintah yang tidak mencampuri proses peradilan merupakan langkah yang tepat. Hal inisejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penegakanhukum secara cepat dan profesional. Sikap Menteri HAM Natalius Pigai yang tidak melakukanintervensi juga dianggap sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip negara hukum.Menurut Risdiansyah, intervensi pemerintah dalam proses hukum justru berpotensi menimbulkanpreseden buruk di masa depan. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat membuka ruang bagipenyalahgunaan kekuasaan yang merugikan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidakmendorong pemerintah untuk melampaui kewenangannya.Dalam perspektif yang lebih luas, penggunaan peradilan militer dalam kasus ini seharusnyadipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah dan telah diatur dalam sistemperundang-undangan. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing dalam menanganiperkara yang melibatkan anggotanya. Dengan adanya pengawasan dari lembaga independenseperti Komnas HAM dan LPSK, proses ini tetap berada dalam koridor transparansi danakuntabilitas.Sepanjang satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalammemperkuat sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya tersebut terlihat darimeningkatnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, percepatan penanganan kasus strategis, hingga penguatan peran lembaga pengawas yang semakin aktif dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kasus tertentu, tetapi jugaterus membangun sistem yang lebih kuat dan berkeadilan.Dengan demikian, penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus melaluipengadilan militer dapat dipandang sebagai langkah yang solutif selama dijalankan secaratransparan dan akuntabel. Semua pihak diharapkan dapat memberikan ruang bagi proses hukumuntuk berjalan tanpa tekanan, serta mendukung upaya penegakan hukum yang adil. Padaakhirnya, keadilan hanya dapat terwujud apabila setiap elemen bangsa menghormati hukum danbersama-sama menjaga integritas sistem peradilan yang menjadi fondasi negara hukum.*) Analis Kebijakan Keamanan dan Peradilan
- Advertisement -

Baca berita yang ini