Dua Lembaga Survei Ternama Ungkap Elektabilitas Ganjar Pranowo Kian Perkasa, Angka Prabowo dan Anies Turun

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dua lembaga survei ternama SMRC dan Poltracking Indonesia mengungkapkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih tertinggi jika pemilihan presiden dilakukan pada hari ini.

Suvei Poltracking yang dipimpin Hanta Yudha bahkan menunjukkan keperkasaan Ganjar dibanding Prabowo dan Anies Baswedan dalam berbagai simulasi.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengungkapkan elektabilitas Ganjar meningkat sejak Maret 2022 dari 26,3 persen menjadi 30,3 persen pada Mei 2022.

Padahal, belakangan ini Ganjar diketahui mendapat banyak penolakan dari elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maupun cacian dari para pendukung Anies Baswedan.

Sebaliknya elektabilitas Prabowo dan Anies justru turun sejak Maret. Angka untuk Prabowo dari 34,3 persen pada Maret menjadi 27,3 persen di Mei.

Sedangkan Anies dari 23,8 persen di Maret menjadi 22,6 persen pada Mei.

Padahal, perhelatan Fomula E disebut-sebut para pendukung Anies Baswedan telah sukses mengangkat nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sementara dalam berbagai simulasi 18 calon sampai dengan 10 calon presiden yang diajukan Poltracking, menurut Hanta Yudha elektabilitas Ganjar tetap tertinggi.

Angkanya sekitar 24 persen hingga 26 persen. Sementara di bawahnya selalu ada Prabowo Subianto di sekitar 20 persen dan Anies hanya sekitar 16 persen saja.

Bahkan saat hanya tiga nama, Ganjar, Prabowo dan Anies yang diajukan, elektabilitas Gubenur Jawa Tengah itu tetap paling tinggi di 30,6 persen.

Sedangkan Prabowo 26,8 persen dan Anies hanya mengumpulkan 19,8 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Komitmen Melindungi Pekerja Diperkuat melalui Koordinasi Cegah PHK

Oleh: Naufal Ramadhana )*Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi pekerja Indonesia di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang berkembangdinamis. Berbagai langkah antisipatif dilakukan untuk menjaga stabilitasketenagakerjaan sekaligus memastikan dunia usaha tetap mampubertahan menghadapi tekanan eksternal. Upaya tersebut menjadi bagianpenting dari strategi nasional dalam menjaga keseimbangan antarakeberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja.Perkembangan geopolitik internasional, termasuk konflik yang terjadi di Timur Tengah, telah memberikan dampak terhadap perekonomian global. Kondisi tersebut turut memengaruhi berbagai sektor usaha di banyaknegara, termasuk Indonesia. Menyadari potensi risiko yang dapat munculterhadap pasar tenaga kerja, pemerintah memilih mengambil langkahpencegahan sejak dini melalui koordinasi lintas kementerian dan penguatan berbagai program ketenagakerjaan.Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah terusbekerja secara terpadu untuk memantau perkembangan ekonomi dan sektor industri guna mencegah terjadinya gelombang pemutusanhubungan kerja. Menurutnya, koordinasi yang intensif antarinstansimenjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang munculsehingga solusi dapat segera dihadirkan ketika sektor usaha menghadapikendala.Langkah tersebut mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidakhanya berfokus pada penanganan setelah masalah terjadi, tetapi juga mengedepankan upaya mitigasi agar risiko PHK dapat ditekan sejak awal. Pendekatan preventif ini menjadi penting karena stabilitasketenagakerjaan memiliki keterkaitan erat dengan daya tahan ekonominasional dan kesejahteraan masyarakat.Komitmen perlindungan pekerja juga diperkuat melalui optimalisasiProgram Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini dirancangsebagai instrumen perlindungan sosial yang memberikan dukungan bagipekerja yang mengalami PHK agar tetap memiliki penghasilan sementarasembari mempersiapkan diri memasuki dunia kerja kembali.Yassierli menjelaskan bahwa negara harus tetap hadir ketika pekerjamenghadapi masa sulit akibat kehilangan pekerjaan. Karena itu, perlindungan tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir, melainkandilanjutkan melalui berbagai bentuk dukungan yang membantu pekerjamemperoleh kesempatan kerja baru.Dalam pelaksanaannya, Program JKP memberikan manfaat berupabantuan uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhandasar selama masa transisi. Namun pemerintah tidak memandangbantuan finansial sebagai satu-satunya solusi. Fokus utama kebijakan iniadalah memastikan pekerja tetap memiliki kesempatan meningkatkankualitas diri agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah.Menurut Yassierli, pekerja Indonesia perlu dibekali kompetensi yang relevan agar mampu menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi industri yang berlangsung semakin cepat. Karena itu, perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan peningkatanketerampilan sehingga pekerja tidak hanya terlindungi, tetapi juga semakin kompetitif.Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaanpemerintah saat ini bergerak menuju sistem perlindungan yang lebihkomprehensif. Pekerja yang terdampak PHK tidak hanya memperolehbantuan sementara, tetapi juga mendapatkan peluang untukmeningkatkan kemampuan yang dapat memperbesar kesempatanmemperoleh pekerjaan baru.Penguatan perlindungan pekerja juga mendapat perhatian dari SekretarisJenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi. Ia menjelaskanbahwa pemerintah terus memperluas cakupan perlindunganketenagakerjaan agar mampu menjangkau berbagai kelompok pekerja, baik di sektor formal, informal, maupun ekonomi digital yang terusberkembang.Cris juga menilai bahwa penguatan manfaat Program JKP perlu didukungoleh akses informasi pasar kerja dan pelatihan yang memadai. Langkah tersebut penting karena tantangan ketenagakerjaan modern tidak hanyaberkaitan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagaiprogram peningkatan kualitas sumber daya manusia....
- Advertisement -

Baca berita yang ini