News
Updated:

Koalisi PAN, Golkar dan PPP Ubah Peta Politik Nasional

one
one
376
376
0
Baca Juga
one
one

MATA INDONESIA, JAKARTA – Konstelasi peta politik termasuk pemilihan capres 2024 berubah. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memutuskan untuk membangun koalisi di Pemilu 2024.

Keputusan itu diambil setelah pertemuan tiga ketua umum partai tersebut, yang kemudian dikenal dengan Koalisi Indonesia Bersatu.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menjelaskan, keputusan koalisi ketiga partai itu adalah sangat strategis. Sebab akan semakin memperkuat posisi ketiga partai itu dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden di 2024.

”Kesepakatan ketiga ketum di atas mempunya efek kejut politik yang besar. Parpol lain baru berancang-ancang menjajaki koalisi, Golkar, PAN dan PPP sudah terlebih dulu menyepakati membangun koalisi,” ujar  Dradjad, Senin 16 Mei 2022.

Ketiga partai yang berkoalisi ini juga sebenarnya sudah bisa mengajukan pasangan capres-cawapres. Itu berkaca dari hitung-hitungan perolehan suara gabungan PAN, PPP dan Golkar.

Sebab, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2019 lalu, gabungan dari ketiga partai itu memperoleh 26,82 persen kursi di DPR dan sebanyak 23,93 persen suara nasional.

“Jadi Koalisi Indonesia Bersatu sudah memenuhi persyaratan pasal 222 dari UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengusung capres dan cawapres dalam Pilpres 2024,” kata Dradjad.

Dengan koalisi PAN, Golkar dan PPP tersebut, Dradjad yakin partai-partai lain akan mulai berhitung dengan baik. Sebab jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu, ketiga partai itu sudah menyepakati untuk berkoalisi.

Dradjad yakin, koalisi ini memberi efek kejut karena partai lain tidak akan menyangka perkembangan PAN, Golkar dan PPP yang begitu cepat.

“Bisa saja mereka mempercepat rencana koalisi mereka. Atau berusaha merangkul ketiga parpol tersebut, atau bisa juga berusaha agar Koalisi Indonesia Bersatu tidak jadi terwujud,”.

“Yang jelas, keputusan Golkar, PAN dan PPP telah mengubah peta politik nasional dengan cukup signifikan,” ujarnya.

Sejauh ini hanya PDIP dan Gerindra yang cukup pede untuk mengajukan calon presiden di Pilpres 2024. Namun perkembangan terakhir, Prabowo Subianto sedang menjajaki Puan Maharani untuk maju sebagai pasangan di Pilres 2024.

Berita Sebelumnya
Kenapa Ya Pasangan Suka Berselingkuh? Ini Alasannya
Berita Selanjutnya
Penembakan Massal Terjadi di Amerika, Mal dan Gereja Sasarannya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini