Ancaman Bencana Ekologi dan Krisis Pengetahuan Lingkungan di NTT, Sebuah Refleksi Hardiknas 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, KUPANG – Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional. Hari yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia memperingati kelahiran Ki Hadjar Dewantara salah satu tokoh pemrakarsa pendidikan bagi para pribumi ketika masa penjajahan Belanda. Sejak dulu bangsa kita sudah menyadari bahwa pendidikan sangatlah penting dan dibutuhkan sebagai jalan untuk mencerdaskan bangsa. Namun pada realita yang ada Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) hanya sekedar diperingati dan diramaikan dengan ucapan di media sosial dan atau lewat upacara tanpa melakukan perenungan dan evaluasi mengenai keberlangsungan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dan yang terjadi adalah pendidikan kehilangan esensi dengan hanya sekedar belajar dan menghafal mata pelajaran di kelas dan bagaimana cara mendapatkan nilai yang bagus tanpa mengetahaui bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan dan lingkungan sehari-hari yang bercumbu dengan alam dan akan merasakan dampak dari setiap perubahan yang terjadi di bumi.

Sampai sini, mengapa pendidikan perlu dikaitkan dengan lingkungan?

Esensinya pendidikan dan lingkungan pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Memajukan pendidikan haruslah sejalan dengan mengutamakan keberadaan lingkungan alam dan bumi. Bukan menjauhkan manusia sang homo sapiens itu dari alam tempat ia berpijak. Hal ini karena, dunia secara global saat ini sedang menghadapi suatu krisis akibat ulah manusia yang berpendidikan itu. Krisis ini disebut sebagai krisis iklim. Krisis ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu yang bermuara pada bencana kekeringan hingga banjir. Selain menyebabkan perubahan iklim, naiknya suhu permukaan bumi juga mengakibatkan naiknya permukaan air laut yang berpotensi besar untuk menenggelamkan pulau-pulau kecil. Senada dengan itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa selama kurun waktu 20 tahun terakhir, 98 persen kejadian bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologis. Banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan bergantian mengikuti cuaca ekstrem yang terjadi. BNPB juga menyatakan bahwa Indonesia sudah berada dalam situasi darurat ekologis. Bencana yang melanda Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif.

Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi yang memiliki jumlah pulau sebanyak 1,200 pulau dengan lebih dari 1,100 pulau kecil memiliki potensi besar menerima dampak perubahan iklim ini. Selain itu sektor matapencaharian masyarakatnya yang berpusat pada bertani dan nelayan akan merasakan akibat besar dari perubahan iklim ini. Tepat satu tahun yang lalu, di awal bulan April Provinsi ini gempar dengan kedatangan Siklon Tropis Seroja yang meluluh lantahkan telak 16 Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota yang ada dengan tingkat kerusakan yang cukup parah. Dikutip dari data Posko informasi bencana geometeorologi Walhi NTT (10 April 2021) terdapat 118 jiwa meninggal dunia, 53 orang hilang, 47 orang luka-luka, 10.604 orang mengungsi dan ribuan rumah, bangunan, infrastruktur daerah hancur lebur.

Apakah ini sesuatu keajaiban? Dan perlu diberikan reward?

Bureau of Meteorology Australia mencatat secara lengkap bahwa Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi besar merasakan siklon tropis akibat perubahan iklim ini, namun sebagian besar orang-orang masih berpikir bahwa ini bencana alam biasa bukan bencana ekologis. Padahal sebaliknya, hal ini terjadi akibat keseimbangan ekosistem lingkungan dan pola hidup masyarakat yang terganggu sehingga alam berperang untuk mengembalikan keseimbangan dan keselarasannya. Pola hidup masyarakat yang sangat konsumtif merupakan satu faktor penyebab krisis iklim. Contoh-contoh perilaku konsumtif tersebut antara lain; pemborosan penggunaan energi, penggunaan plastik yang akhirnya menjadi sampah di permukaan laut, pembakaran dan penebangan hutan, pembuangan sisa-sisa makanan yang memicu pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer ataupun pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan).

Pola hidup yang konsumtif ini juga didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga bermuara pada dampak bencana yang lebih parah. Sampai sini, masihkah ada yang berpangku tangan? Sayangnya masih banyak yang berpangku tangan dan merasa biasa-biasa saja. Hal ini jika terus dibiarkan, maka berbagai bencana alam akan rutin terjadi dan terus diwariskan ke generasi berikutnya.

Apakah ini yang diinginkan? Lantas apa yang perlu diperbuat?

Untuk dapat mengurangi dampak perubahan iklim dibutuhkan pendekatan lintas sektoral baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Dalam menghadapi perubahan iklim, peningkatan ketahanan sistem dalam masyarakat untuk mengurangi risiko bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya mengembangan strategi adaptasi dan mitigasi. Strategi adaptasi merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Meskipun demikian, upaya tersebut sulit memberi manfaat secara efektif apabila laju perubahan iklim melebihi kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, strategi adaptasi harus diimbangi dengan “strategi mitigasi”, yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan rosot (penyerap) gas rumah kaca, agar proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Selain itu, pendidikan juga berperan dalam pelestarian lingkungan yaitu dengan membangun pengetahuan dan pemahaman seseorang dalam mencintai dan merawat lingkungan yang merupakan sumber kehidupan dan dapat bertangung jawab. Dengan memberikan pendidikan lingkungan yang memperkuat pengetahuan generasi penerus akan dampak dari perubahan iklim dan bagaimana cara untuk mengaitkan sistem pembelajaran dengan isu lingkungan yang lebih kreatif sehingga dapat menerpa pola pikir generasi penerus yang lebih kritis dan tanggap terhadap perubahan iklim. Namun sayangnya hal ini masih belum diterapkan, dan Indonesia sendiri menjadi negara pertama yang masyarakatnya tidak percaya akan perubahan iklim berdasarkan hasil survey riset dan analisis YouGov-Cambridge Globalism Project pada tahun 2019 dengan melibatkan 25.000 partisipan dari beberapa negara di Eropa, Asia, Afrika dan juga Amerika terkait pandangan masyarakat tentang perubahan iklim disusul oleh Arab Saudi dan diposisi ketiga ada Amerika Serikat. fakta-fakta ini menunjukan bahwa terkait krisis iklim tersebut masih sangat minim diajarkan di sekolah. Sekolah formal masih jauh dari penerapan ilmu pengetahuan yang kontekstual, yang berkaitan dengan masalah disekitar siswa seperti yang disebutkan sebelumnya. Sehingga akibat dari perubahan iklim masih berada jauh dari dibalik pagar sekolah. Padahal jika dilihat lebih dekat, mata-mata pelajaran yang mengandung muatan sains, olahraga dan muatan lokal dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran kritis siswa terhadap krisis iklim. Akan tetapi, pelajaran-pelajaran ini sering dianggap membosankan oleh siswa karena pada penerapannya konsep-konsep yang diajarkan masih abstrak dan sepertinya masih jauh dari siswa. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan guru mengaitkan isu lingkungan dalam menyusun sebuah model pembelajaran yang lebih kontekstual, menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya bagaimana kita mengajarkan bentuk bangun datar trapesium kepada anak-anak pesisir dengan mengamati perahu yang mereka punya, atau bagaimana cara membaca arah angin, pasang naik dan pasang turun air laut, tinggi gelombang, hingga memancing, memakan sirih pinang yang ada kaitannya dengan penerapan konsep asam basa dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan mereka yang menjadi kebiasaan atau budaya mereka, sehingga sekolah tidak hanya berpatokan pada ruangan 3×4 cm dengan satu pintu dan semua hal-hal baru didalamnya yang berpatokan pada kurikulum yang mengikat melainkan juga tentang hal-hal kecil yang tidak ada dalam kurikulum namun ada kaitanya dengan pendidikan yang diterima dengan tetap mempertahankan keseimbangan alam dan budaya mereka. Kedepan keterbatasan dalam dunia pendidikan ini bisa didobrak dan terus didorong dengan pemberian pelatihan bagi para pendidik dan membuka ruang bagi pendidikan alternatif yang sejalan dalam mengaitkan isu lingkungan dalam setiap pembelajaran yang ada selain memperhatikan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri. Sehingga kaum generasi penerus bangsa bisa lebih kritis dan dapat bertanggungjawab atas apa yang diperbuat dan menjadi agent of change dalam lingkungannya, memahami bahwa alam dan bumi tempat ia berada adalah satu-satunya ibu dan rumah bagi manusia. Bumi kita cuman satu mari kita jaga dengan baik dengan apa yang kita dapatkan melalui pendidikan sebagai senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia (Nelson Mandela).

Penulis: Horiana Yolanda Haki (Pengkampanye Perlindungan SDA WALHI NTT)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Lawan Hoaks Kelistrikan dengan Fakta, Pemerintah Jamin Ketersediaan Listrik Nasional

Oleh: Andy Kurniawan )*Pemerintah terus memastikan ketersediaan listrik nasional berada dalamkondisi aman di tengah munculnya berbagai spekulasi terkait pemadamanlistrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah. Kepastian ketersediaan listrik nasional penting disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat danberpotensi menimbulkan keresahan. Dalam situasi seperti ini, faktamenjadi landasan utama untuk melawan hoaks yang berkembangmengenai kondisi sektor kelistrikan nasional.Pemadaman listrik yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa hariterakhir sempat memunculkan dugaan bahwa pasokan batu bara untukpembangkit listrik mengalami gangguan. Dugaan tersebut kemudianberkembang menjadi berbagai narasi yang menyebutkan bahwa sistemkelistrikan nasional sedang menghadapi ancaman kekurangan energi. Namun, pemerintah bergerak cepat memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat memahamikondisi yang sebenarnya.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia,menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi tidak berkaitandengan kelangkaan batu bara. Menurut Bahlil, pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listriknasional tetap tersedia dan berada dalam kondisi aman. Pemerintah jugaterus memantau distribusi energi primer agar seluruh pembangkit dapatberoperasi sesuai kebutuhan.Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi lebihdisebabkan oleh persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit. Karena itu, penyelesaian yang dilakukan difokuskan pada percepatanpemulihan sistem kelistrikan. Koordinasi antara pemerintah dan PT PLN (Persero) terus dilakukan agar proses perbaikan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakatdapat kembali normal dalam waktu yang cepat.Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani gangguantersebut melalui koordinasi intensif dengan PLN. Langkah cepat yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap kendala yang muncul langsungditangani secara terukur. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintahtidak membiarkan gangguan teknis berkembang menjadi masalah yang lebih besar bagi masyarakat.Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa gangguan listrik yang terjadidi sejumlah wilayah Pulau Jawa tidak disebabkan oleh menurunnyapasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Penjelasantersebut memperkuat posisi pemerintah bahwa persoalan yang terjadimurni bersifat teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan energinasional.Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwapemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan PLN untukmengantisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, berbagai isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara luastidak sesuai dengan kondisi yang ada. Pemerintah memastikan sistemkelistrikan nasional tetap berada dalam kendali.Dwi Anggia juga menegaskan bahwa tidak terdapat gangguan terhadappasokan energi yang dibutuhkan PLN. Pernyataan tersebut menjadipenting karena ketersediaan energi merupakan faktor utama dalammenjaga keandalan pasokan listrik. Dengan pasokan yang tetap aman, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan pelayananlistrik nasional.Pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian gangguan yang terjadisaat ini. Pemerintah juga terus menyusun langkah antisipatif untukmemastikan ketersediaan energi pada masa mendatang. Salah satuupaya yang disiapkan adalah relaksasi bertahap kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sektor energi.Kebijakan pengelolaan energi yang adaptif menunjukkan bahwapemerintah memiliki perencanaan yang matang dalam menjaga stabilitaspasokan listrik. Langkah tersebut penting untuk memastikan kebutuhanmasyarakat dan dunia usaha dapat terus terpenuhi seiring meningkatnyaaktivitas ekonomi nasional.Sejumlah wilayah seperti Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Bekasi, Bogor, dan Depok memang sempat mengalami gangguan pasokan listrik. Dampak yang dirasakan masyarakat cukup beragam, mulai dariterganggunya aktivitas rumah tangga hingga kegiatan ekonomi. Meskidemikian, kondisi tersebut tidak berlangsung permanen karena proses pemulihan segera dilakukan oleh PLN.PT PLN (Persero) menunjukkan komitmennya dalam menjaga pelayanandengan melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan. Upayatersebut menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalammemastikan kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi. Respons cepatyang dilakukan juga mencerminkan kesiapan PLN dalam menghadapiberbagai tantangan operasional di lapangan.Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Nurmalitasari, menyampaikan bahwaPLN memahami ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibatgangguan pasokan listrik tersebut. Karena itu, perusahaan terus bekerjauntuk mengembalikan kondisi sistem kelistrikan agar kembali normal danandal.Masyarakat perlu memahami bahwa gangguan teknis merupakan halyang dapat terjadi pada sistem kelistrikan yang kompleks. Namun yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah dan PLN dalam meresponsserta menyelesaikan persoalan tersebut secara cepat dan terukur. Dalamkasus ini, langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa sistempengelolaan kelistrikan nasional tetap berjalan dengan baik.Komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi, mempercepat pemulihan gangguan, serta menjaga stabilitas sistemkelistrikan nasional menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan listrikmasyarakat tetap menjadi prioritas. Dengan pasokan energi yang aman dan koordinasi yang kuat antarapemerintah dan PLN, keandalan listrik nasional tetap terjaga untukmendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan ekonomi secaraberkelanjutan.*) Pemerhati Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini