Kloter Pertama Haji Berangkat Pada 4 Juni 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Keberangkatan haji 1443/2022 M kloter pertama akan dilakukan pada 4 Juni 2022. Hal itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1443 H/2022 M.

“Insyaallah kita akan berangkatkan pada tanggal 4 Juni 2022,” kata Yaqut dalam saluran YouTube Kementerian Agama, Selasa 19 April 2022.

Pada kloter pertama akan diberangkatkan dengan kuota 100.051 jemaah dan 1.901 petugas. Dia bersyukur para jemaah bisa menunaikan ibadah, setelah 2 tahun lantaran pandemi Covid-19.

“Perlu kami sampaikan bahwa setelah 2 tahun kita tidak memberangkatkan jemaah haji karena pandemi Covid-19, Alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, di tahun ini kita akan memberangkatkan kembali jemaah haji dengan kuota 100.051 jemaah dan 1.901 petugas,” katanya.

Untuk diketahui pemerintah dan DPR RI telah menyepakati biaya haji sebesar Rp39.886.009 per jemaah. Terjadi kenaikan sekitar Rp4,8 juta dibandingkan tahun 2020.

Namun, bagi mereka yang sudah melunasi biaya haji di tahun 2020, tidak akan ditagih dana tambahan.

“Jadi bagi calon jemaah haji tunda berangkat yang telah melunasi pada tahun 2020, tidak akan diminta menambah pelunasan,” kata Menteri Agama.

Kenaikan dana bagi jemaah tahun 2020 yang tertunda akan ditanggung melalui virtual account Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Virtual account BPKH ini merupakan rekening bayangan jemaah tunggu yang digunakan untuk menampung nilai manfaat hasil pengembangan dana haji.
“Karena ini dapat ditanggulangi dengan alokasi Virtual Account,” ujarnya

Alokasi virtual account jemaah lunas tunda sampai Juni 2022, rata-rata sebesar Rp4,69 juta per jemaah. Ini yang akan digunakan untuk pelunasan biaya haji 2022.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

APBN di Tengah Badai Global: Stabilitas yang Terjaga

Oleh : Lisa RamadhaniDi tengah ketidakpastian global yang ditandai oleh gejolak geopolitik, fluktuasi harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia justru menunjukkan daya tahannya sebagai instrumen utama stabilisasiekonomi. Ketangguhan ini bukanlah hasil dari kebijakan jangka pendek, melainkan buah darikonsistensi pengelolaan fiskal yang disiplin dan reformasi struktural yang telah dijalankan dalambeberapa tahun terakhir. Dalam situasi global yang penuh tekanan, APBN hadir sebagai jangkaryang menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan roda perekonomian nasional tetapbergerak.Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi APBN berada dalam posisi yang sehat dan kredibel. Pernyataan tersebut mencerminkankeyakinan bahwa fundamental fiskal Indonesia tidak lagi dipandang rentan oleh pelaku pasarglobal. Bahkan, kepercayaan dari investor dan lembaga internasional menunjukkan bahwaIndonesia telah berhasil membangun reputasi sebagai negara dengan pengelolaan anggaran yang prudent. Kredibilitas ini menjadi modal penting dalam menghadapi tekanan eksternal, karenastabilitas fiskal akan menentukan ruang gerak kebijakan pemerintah dalam merespons dinamikaglobal.Salah satu indikator penting dari kekuatan APBN adalah pengelolaan kas negara yang optimal. Pemerintah menerapkan strategi manajemen kas yang proaktif, termasuk penempatan dana dalam sistem perbankan guna menjaga likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi. Kebijakanini menunjukkan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi anggaran, tetapi jugasebagai instrumen yang mampu menggerakkan sektor keuangan dan mendukung pertumbuhanekonomi secara langsung. Dengan likuiditas yang terjaga, dunia usaha memiliki ruang yang lebihluas untuk berkembang, sementara stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara.Di sisi lain, reformasi struktural terus menjadi fokus utama pemerintah. Perbaikan sistemperpajakan dan kepabeanan, serta peningkatan efisiensi belanja negara, merupakan langkahstrategis untuk memperkuat fondasi fiskal. Kebijakan subsidi juga diarahkan lebih tepat sasaran, sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tanpamembebani anggaran secara berlebihan. Pendekatan ini mencerminkan transformasi paradigmadalam pengelolaan APBN, dari sekadar instrumen belanja menjadi alat yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.Ketahanan APBN juga tidak terlepas dari kuatnya permintaan domestik yang menjadi tulangpunggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi sekitar 90 persen terhadap produkdomestik bruto, konsumsi dalam negeri memberikan bantalan yang kokoh di tengah melemahnyapermintaan global. Pemerintah menyadari pentingnya menjaga daya beli masyarakat melaluiberbagai program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Dalam konteks ini, APBN berperansebagai penyeimbang yang memastikan pertumbuhan tetap inklusif dan tidak meninggalkankelompok rentan.Pandangan serupa disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian AirlanggaHartarto yang menilai bahwa ekonomi Indonesia masih dipandang kuat oleh dunia internasional. Pengakuan dari lembaga seperti IMF dan Asian Development Bank memperkuat posisiIndonesia sebagai salah satu titik terang di kawasan Asia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di kisaran positif menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional cukup kokoh untukmenghadapi tekanan global. Selain itu, stabilitas pasar keuangan yang tercermin dari status Indonesia di indeks global juga menjadi bukti bahwa kepercayaan terhadap ekonomi nasionaltetap terjaga.Faktor lain yang memperkuat ketahanan ekonomi adalah struktur energi Indonesia yang relatifmandiri. Ketergantungan yang rendah terhadap jalur energi global yang rentan gejolakmemberikan keuntungan strategis dalam menghadapi krisis energi dunia. Hal ini menunjukkanbahwa kebijakan diversifikasi energi yang telah dilakukan sebelumnya memberikan dampaknyata terhadap resiliensi ekonomi nasional. Dengan demikian, APBN tidak hanya didukung olehkebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga oleh fondasi ekonomi yang semakin solid.Ke depan, pemerintah terus mendorong akselerasi program prioritas seperti hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan peran sektorkeuangan dalam mendukung UMKM....
- Advertisement -

Baca berita yang ini