Pelabuhan Bajoe dan Kolaka Terapkan Pembelian Tiket Nontunai

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Program digitalisasi pembayaran tiket penyeberangan terus berjalan. Saat ini resmi di Pelabuhan Bajoe, Sulawesi Selatan dan Pelabuhan Kolaka di Sulawesi Tenggara.

Sekretaris Perusahaan PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Shelvy Arifin mengatakan, manajemen konsisten memperluas penerapan digitalisasi pembayaran tiket penyeberangan. Termasuk di Pelabuhan Bajoe dan Kolaka. Pengguna jasa kini dapat memanfaatkan channel pembayaran Nontunai baik melalui virtual account, kartu prepaid, dan layanan Dompet Elektronik.

“Kami akan terus mengakselerasi dan memperluas program cashless itu ke seluruh cabang. Tahun ini, targetnya 17 pelabuhan. Dan dengan implementasi di Pelabuhan Bajoe dan Kolaka, maka sudah terealisasi 6 pelabuhan atau sudah mencapai 40 persen dari target tahun ini. Kami melihat masyarakat semakin teredukasi dan antusiasme terus meningkat. Mereka membeli tiket ferry dan melakukan pembayaran dengan kartu elektronik. Prosesnya simpel, mudah dan cepat,” ujar Shelvy, Sabtu 16 April 2022.

Melalui penerapan digitalisasi dalam transaksi pembayaran, ASDP ingin meningkatkan customer experience para pengguna jasa. Dalam tiga tahun terakhir, masyarakat semakin melek dengan perubahan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Kami fokus dan konsisten dalam digitalisasi bisnis sebagai wujud komitmen mengubah wajah penyeberangan menjadi lebih modern. Setelah kemarin di Pelabuhan Batulicin, Kalimantan Selatan sekarang lanjut di Bajoe dan Kolaka. Dalam waktu dekat kami juga akan go live di Jepara, Jawa Tengah,” katanya.

Tahun ini targetnya 17 Pelabuhan yang menerapkan pembayaran cashless.

  • Selayar: Pelabuhan Bira dan Pamatata
  • Jepara: Pelabuhan Jepara dan Karimunjawa
  • Batulicin: Pelabuhan Batulicin dan Tanjung Serdang
  • Bajoe: Pelabuhan Bajoe dan Kolaka
  • Sape: Pelabuhan Sape dan Labuan Bajo
  • Bangka: Pelabuhan Tanjung Kelian
  • Ambon: Pelabuhan Hunimua, Waipirit, Galala dan Namlea
  • Luwuk: Pelabuhan Pagimana
  • Balikpapan: Pelabuhan Mamuju

Adapun metode pembayaran Non Tunai ASDP terdiri dari payment link melalui opsi layanan virtual account, lalu kartu uang elektronik dari Bank BRI, Mandiri, BNI dan BCA, serta layanan Dompet Elektronik dari OVO, ShopeePay, LinkAja dan Dana.

Penerapan metode cashless di penyeberangan ini sejalan dengan upaya percepatan transformasi digital di tengah pandemi Covid-19 yang juga telah mengubah cara bertransaksi masyarakat. Dari sebelumnya melalui physical space menjadi menjadi digital space (online).

Metode pembayaran Nontunai ini membawa kemanfaatan besar bagi pengguna jasa.

  • Pertama, memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya standar pengisian data diri yang lengkap terhadap jaminan asuransi dan kelengkapan manifest penyeberangan.
  • Kedua, transaksi pembayaran mudah, praktis, terhindar dari uang palsu serta mendukung protokol kesehatan untuk mencegah penularan karena meminimalisir kontak dengan petugas loket.
  • Ketiga, proses transaksi di tollgate lebih ringkas dan cepat serta pengguna jasa dapat lebih nyaman, teratur dan tertib, tidak perlu lagi antre di pelabuhan.

Saat akan melakukan transaksi pembayaran, penumpang pastikan membawa identitas diri. Mengisi manifest saat membeli tiket, dan siapkan alat pembayaran baik transfer VA, kartu dan dompet elektronik dengan saldo cukup saat akan membayar di pelabuhan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini