Keren, Ada Pengolahan Sampah Berteknologi Tinggi di Tangerang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Realisasi investasi bidang pengolahan sampah berteknologi ramah lingkungan resmi terlaksana, antara PT. Oligo Infra Swarna Nusantara (Oligo) dengan Pemerintah Kota Tangerang.

Hal ini terjadi setelah melalui proses yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan serta telah melalui sosialisasi publik yang disambut positif oleh khususnya masyarakat Kota Tangerang.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) berkomitmen terus mengakselerasi amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) yang berfokus kepada 12 Kota besar di Indonesia.

Di dalam sambutannya, Menko Luhut juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat mendukung penuh upaya-upaya Pemerintah Daerah untuk mencapai pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, dan untuk itu semua stakeholder harus kompak untuk menangani sampah ini sehingga memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan perekonomian.

“Permasalahan sampah sudah sangat lama menjadi permasalahan yang belum dapat diatasi hingga saat ini. Sampah menjadi permasalahan general, saat ini sampah belum bisa dibersihkan dikarenakan tidak ada penampungan dan pengelolaannya, ada penampungannya namun karena pengelolaannya tidak optimal dan menjadi overload,” jelas Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Penandatanganan PKS dilakukan antara Pemerintah Kota Tangerang yang diwakili oleh Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah dan PT. Oligo Infra Swarna Nusantara diwakili oleh serta Komisaris Utama Prof. Dr. Bambang P. Brodjonegoro.

“Oligo berkomitmen untuk dapat tumbuh dan melayani masyarakat Indonesia, khususnya pada kesempatan kali ini untuk Kota Tangerang, serta berkomitmen untuk sepenuhnya menjadi bagian dari solusi berkelanjutan tata kelola persampahan di Indonesia, lewat pengembangan fasilitas yang ramah lingkungan,” ujar Presiden Direktur PT Oligo Infra Swarna Nusantara, Jacques Assouline.

Wali kota Tangerang, Arief R. Wismansyah mengungkapkan, keberadaan TPA Rawa Kucing yang dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan gerbang masuk ke Indonesia (dari luar negeri) harus benar-benar ditangani dengan benar agar tidak mengganggu dan memberikan citra yang kurang baik.

“Terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungan yang diberikan, adanya keterbatasan-keterbatasan Pemerintah Daerah seperti sumber daya manusia, regulasi-regulasi yang tumpang tindih, maka kami butuh pendampingan secara continue oleh Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan PSEL ini, seperti bantuan regulasi hingga bantuan pendanaan,” ujarnya.

Keberadaan PSEL pada kota besar di Indonesia seperti Kota Tangerang akan memberikan dampak positif dari perspektif pengurangan volume sampah yang selama ini semakin menggunung dan menempatkan banyak kota di Indonesia dalam situasi darurat sampah, hingga mengurangi kebutuhan lahan TPA, mengurangi dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta FABA (Fly Ash and Bottom Ash) yang dapat dimanfaatkan, melalui pengelolaan sampah yang menghasilkan listrik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini