Empat Kota di Jawa Ini Harus Menerapkan Lagi PPKM Level 4

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah menaikkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ke level 4 di empat kota Jawa-Bali ini.

Keempatnya adalah Kota Cirebon, Magelang, Tegal dan Kota Madiun. PPKM tersebut berlaku hingga 28 Februari 2022.

“Menteri Dalam Negeri memperpanjang masa PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 yang akan berlaku mulai tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2022,” ujar kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, dalam keterangannya yang dikutip, Selasa 22 Februari 2022.

Saat ini, menurut Safrizal tidak ada daerah di Jawa-Bali yang boleh menerapkan PPKM level 1.

Sementara yang boleh menerapkan PPKM level 2 sekarang tinggal 25 daerah, padahal sebelumnya 58 daerah.

Paling banyak, menurut Safrizal, daerah dan kota yang menerapkan PPKM Level 3 yang sebelumnya hanya 66 kota kini menjadi 99.

Saat kurva pandemi melandai tidak ada daerah atau kota yang menerapkan PPKM Level 4.

Pada daerah yang menerapkan PPK Level 4 seluruh pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen (lima puluh persen). 

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat

Kapasitas pengunjungnya hanya boleh 50 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini