Presiden Jokowi Ancam Cabut SK Hutan Sosial dan TORA Jika Penerimanya Lakukan Dua Hal Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, HUMBANG HASUNDUTAN – Presiden Jokowi mengancam akan mencabut Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Ancaman itu dia sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Kamis 03 Februari 2022.

Pencabutan dilakukan jika penerima SK Hutan Sosial dan TORA memindahtangankan sertifikat yang diberikan atau lahan tersebut tidak digarap.

“Ini saya titip betul agar lahan yang sudah kita berikan SK-nya, baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, jangan dipindahtangankan ke orang lain, karena ini laku. Hati-hati,” ujar Presiden kepada para penerima SK itu.

Presiden menegaskan sudah pernah mencabut SK tiga juta hektare lahan ditelantarkan lebih dari 10 tahun.

Selain menggarap lahan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan yang ada.

Jika dalam pengelolaannya ingin bekerja sama dengan pihak swasta atau bank, Presiden berpesan berhati-hati dan melakukannya secara cermat.

Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola perhutanan sosial.

Dia berharap masyarakat dapat mengelola secara baik sehingga lahan yang diberikan menjadi produktif dan dapat ditindaklanjuti menjadi hak milik.

Penyerahan SK juga dilakukan secara serentak di 19 provinsi lainnya di tanah air. Menteri Siti Nurbaya menyebut SK Hutan Sosial (Hutsos) diserahkan kepada 20 provinsi dan SK TORA diserahkan kepada lima provinsi.

SK hutan sosial diserahkan sebanyak 722 SK seluas 469.670 hektare bagi lebih dari 118 ribu KK, hutan adat yang diserahkan 12 SK, dan dua SK indikatif hutan adat dengan total luas 21.288 hektare bagi 6.170 KK.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Akselerasi Hilirisasi sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh: Arga Pratama )* Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai strategi utama dalam mempercepattransformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak sekadar mengubah pola eksporbahan mentah menjadi produk bernilai tambah, tetapi dirancang sebagai fondasipenguatan struktur industri dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat memaparkan 18 proyek hilirisasi kepada pelaku usaha Amerika Serikat dalam forum di US Chamber of Commerce, Washington DC. Presiden menilai percepatan pembangunan industripengolahan menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak lagi bergantung pada eksporkomoditas mentah. Menurut Presiden, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari strategi besar untukmendorong nilai tambah sumber daya alam, memperluas lapangan kerja, danmemperkuat fondasi industri nasional. Pemerintah juga menyiapkan proyek pengolahansampah menjadi energi senilai 3 miliar dolar AS sebagai bagian dari integrasi hilirisasidengan agenda ketahanan energi dan pengelolaan lingkungan. Dalam mendukung pembiayaan dan percepatan proyek, pemerintah mengandalkanperan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia sebagai motor investasi. Presiden berpandangan bahwa penguatan industri pengolahan akan menjadi kunciagar Indonesia mampu naik kelas dalam rantai pasok global, sekaligus menarikperusahaan internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi strategisdi kawasan. Akselerasi hilirisasi juga diperkuat oleh pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan, bandara, dan jalan tol. Langkah ini diarahkan untuk memastikanefisiensi logistik sehingga industri pengolahan dapat tumbuh dengan biaya yang kompetitif dan distribusi yang lancar. Di sektor energi dan mineral, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwapemerintah terus mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secaraterintegrasi. Rantai produksi mencakup pertambangan nikel, smelter, fasilitas HPAL, produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai. Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 7 hingga 8 miliar dolar AS. Fasilitas tahap awal berkapasitas 10 gigawatt telah beroperasi sejak 2023 dan akandiperluas dengan tambahan 20 gigawatt. Pemerintah memandang pengembangan inisebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokglobal industri baterai dan kendaraan listrik. Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus memberikan nilai tambah maksimal bagiperekonomian nasional. Ia menilai ekosistem baterai tidak hanya meningkatkan nilaitambah mineral, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuatketahanan energi. Pasokan bahan baku nikel akan didukung oleh PT Aneka Tambang Tbk, dengan target kepemilikan mayoritas tetap berada di tangan negara sesuaiamanat konstitusi. Peran BUMN dalam akselerasi hilirisasi juga terlihat melalui MIND ID sebagai holding industri pertambangan. Sepanjang 2025, realisasi investasi sektor hilirisasi tercatatmencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasionalRp1.931,2 triliun. Capaian ini menunjukkan hilirisasi telah menjadi motor utamapertumbuhan investasi. MIND ID memperkuat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral seperti bauksit, tembaga, dan nikel. Di saat yang sama, fungsi hubungan masyarakatdan kelembagaan diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikandukungan berkelanjutan terhadap proyek strategis. Head...
- Advertisement -

Baca berita yang ini