Tiga Wilayah di Papua Masuk PPKM Level 3

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tiga wilayah di Provinsi Papua memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Wilayah itu adalah Kota Jaya Wijaya, Kabupaten Kepualauan Yapen dan Kota Jaya Pura. Sementara tidak ada kabupaten dan kota yang berstatus PPKM level 4.

Status PPKM Level 3 itu menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandakan situasi penyebaran varian Omicron Covid-19 cukup tinggi.

”Level 3 ada 3 kabupaten dan kota yakni Jaya Wiaya, Yapen dan Kota Jayapura,” kata Airlangga Hartarto, Senin 31 Januari 2022.

Penetapan status level 3 tersebut berlaku sejak 1 Februari – 14 Februari 2022. Selain ketiga wilayah tersebut, di luar Jawa-Bali, terjadi penurunan tingkat level PPKM. Di level 1 menjadi 164 kabupaten/kota dan di level 2 ada 219 kabupaten/kota.

“PPKM 1-14 Februari 2022, ada sejumlah kabupaten/kota yang level PPKM-nya menurun,” kata Airlangga Hartarto.

Atas perintah Presiden Joko Widodo, Airlangga mengatakan percepatan pemberian vaksin tambahan (bosster) di luar Jawa-Bali terutama di Papua harus ditingkatkan. Saat ini pemberian vaksin tambahan sudah mencapai 2,3 persen. Sementara itu di luar Jawa-Bali baru mencapai 1,6 persen.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini