Siap-siap, Pemerintah Buka 175 ribu Lowongan PNS untuk Tenaga Profesional

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Tahun ini pemerintah akan merekrut 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 75 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada akhir 2019. Mereka yang dibutuhkan adalah tenaga profesional.

“Guru, tenaga kesehatan, kemudian tenaga-tenaga yang akan ditempatkan di kementerian/lembaga juga harus teknis profesional,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

Menurut Syafruddin, guru dan tenaga kesehatan hingga kini masih minim sumber daya manusia (SDM), misalnya dokter di puskesmas baru mencapai 75 persen di seluruh Indonesia.

Maka, Menteri PANRB menegaskan pengisian lowongan itu diharapkan bisa menutupi kekurangan tenaga aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun pada 2019. Pada tahun ini tercatat 52 ribu guru pensiun, sedangkan seluruh ASN yang akan pensiun mencapai 200 ribu orang.

Namun, mantan Wakapolri itu belum bisa menyampaikan waktu pasti lowongan CPNS dan PPPK dibuka. Sebab, masih menunggu hasil kesepakatan dari rapat koordinasi pengadaan PNS.

Menurutnya, hal tersebut akan dibahas dalam dua hari ini dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama membicarakan anggaran yang dibutuhkan di pusat maupun daerah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini