MINEWS, JAKARTA-Konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat masih sering terjadi. Seperti baru-baru ini, puluhan orang melakukan penyerangan ke Distrik PT WKS di Batanghari, Provinsi Jambi.
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani potensi konflik.
Salah satunya dengan melakukan percepatan untuk mencapai target yang telah dicanangkan. Kementerian Kehutanan melalui Dinas Kehutanan mewajibkan setiap perusahan untuk memetakan konflik di wilayah kerja mereka. Hal ini guna menangani dan menyelesaikan konflik sedari dini.
Sementara itu, terkait dengan pelibatan pihak swasta atau perusahaan dalam penanganan konflik, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membuat peta resolusi konflik di area kerjanya.
Kabid PPMHA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Gushendra mengatakan, perusahaan-perusahaan yang ada harus membentuk tim resolusi konflik yang melibatkan banyak pihak untuk menanganinya.
Dikatakan dia, beberapa perusahaan di Jambi sudah membentuk tim tersebut. Tim yang melibatkan pemerintah, swasta hingga masyarakat.
Sebagai percontohan untuk di Provinsi Jambi ada PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan PT Wanamukti Wisesa. “PT LAJ katakanlah sebagai pilot project Provinsi Jambi untuk penanganan kasus di kawasan hutan izin konsesi,” kata Gushendra.
Di Jambi, kata dia, baru dua perusahaan itu yang sudah terprogres dengan baik. Tim Resolusi Konflik ini melibatkan para pihak yang berkompeten dalam penyelesaian konflik.
KPH, camat, kepala desa, Pemerintah Kabupaten dan NGO. Semua yang berkompeten, stakeholder yang ada di masyarakat yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan konflik itu dilibatkan. SK nya itu dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, kata dia menambahkan.
