MATA INDONESIA, KUPANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD NTT bersama Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT akan digelar di bulan Januari 2022 ini.
Wakil Ketua DPRD NTT Inche D.P. Sayuna mengungkapkan bahwa RDP bersama Polda NTT akan digelar pada 10 Januari 2022.
“Sementara dengan Kejaksaan Tinggi NTT akan dilaksanakan pada 11 Januari 2022,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Senin 3 Januari 2022.
Inche mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Polda NTT nanti, pihaknya akan mendengar penjelasan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi meluas di seluruh NTT.
“Termasuk kasus Astrid-Lael yang sudah menjadi bahan perbincangan di masyarakat dan pemberitaannya juga sudah simpang siur sehingga menyerang lembaga maupun pihak tertentu. Polda NTT diminta untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menguak fakta di balik kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama ini,” katanya.
Selain itu, agenda lain yang akan dibahas adalah terkait penegakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pembahasannya mengenai konten-konten yang bernada provokasi, SARA, fitnah.
“Ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah agar Polda NTT bisa menegakkan UU ITE,” ujarnya.
Terutama untuk mengetahui kinerja dari Siber Crime Polda NTT dalam mengamati konten-konten yang mengandung isu SARA, provokasi, fitnah dan pembohongan-pembohongan yang dibuat di media sosial.
Sementara untuk rencana RDP dengan Kejaksaan Tinggi NTT akan membahas tentang pencegahan dan penanganan kasus-kasus korupsi yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT selama tahun 2021 di NTT.
“Sekaligus untuk mengetahui strategi dari Kejaksaan Tinggi NTT untuk menangani kasus korupsi di tahun 2022,” katanya.