MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan 24 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung hingga akhir 2025 sebagai bagian dari percepatan penyediaan layanan gizi nasional.
Langkah strategis ini disusun untuk memastikan infrastruktur gizi siap beroperasi secara penuh ketika program MBG diluncurkan secara serentak pada Januari 2026. Upaya ini juga menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan bahwa BGN telah menyiapkan dua skema pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program.
“Sekitar 20 ribu SPPG direncanakan beroperasi di kawasan aglomerasi, sedangkan 4.700 SPPG lainnya akan dibangun di wilayah terpencil,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, bila seluruh target infrastruktur tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal, maka program MBG diproyeksikan dapat berjalan serentak mulai Januari 2026.
“Perluasan infrastruktur akan sangat menentukan kapasitas layanan gizi nasional. Pada tahap awal, program ini ditujukan melayani 60–70 juta penerima manfaat,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, memastikan koperasi sektor produksi siap mendukung penyediaan bahan baku bagi SPPG. Pemerintah memerlukan peta lokasi SPPG secara detail agar dapat menyinkronkan distribusi bahan baku melalui jaringan koperasi.
“Kami akan melakukan percepatan suplai bahan-bahan untuk dapur-dapur SPPG yang sedang dan akan dibangun. Jadi kami perlu menyampaikan titik-titiknya di mana saja untuk disinkronkan dengan koperasi agar bisa menyuplai kebutuhan,” ungkap Ferry.
Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Alven Stony, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkolaborasi erat dengan Kadin untuk memperkuat partisipasi UMKM dalam penyediaan dapur dan layanan makanan bergizi.
“Sebagai mitra pemerintah, Gapembi bersama Kadin telah berkolaborasi mengoordinasikan dan menggerakkan pengusaha UMKM untuk terlibat dalam penyediaan dapur makan bergizi bagi sasaran, seperti siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas Alven.
Ia menambahkan bahwa Kadin dan Gapembi juga berperan sebagai inkubator bagi UMKM agar dapat memenuhi standar operasional, mulai dari rantai pasok hingga kebersihan dan kualitas pangan.
Alven menegaskan bahwa pelibatan UMKM akan memberikan dampak ganda, memperluas akses layanan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di daerah.
“Kami memastikan pendampingan bagi para pelaku usaha agar mereka siap berkontribusi dalam program nasional ini,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan koperasi, percepatan pembangunan 24 ribu dapur MBG diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan gizi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masa depan bangsa.