Olimpiade Musim Dingin Beijing = Permainan Genosida Cina

Baca Juga

MATA INDONESIA, LAUSANNE – Olimpiade Musim Dingin yang akan digelar di Beijing, Cina tahun depan menuai pro dan kontra. Sejumlah negara memutuskan takkan mengirim perwakilan diplomatiknya ke ajang tersebut, salah satunya Amerika Serikat (AS).

Boikot diplomatik yang dilakukan AS, menyusul pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Negeri Tirai Bambu terhadap Muslim Uighur. Boikot diplomatik memungkinkan atlet AS untuk bersaing, tetapi dipandang sebagai penghinaan dan salah satu kecaman paling umum Presiden Joe Biden terhadap Beijing.

Terbaru, sejumlah pengunjuk rasa menuntut boikot global Olimpiade Musim Dingin di Cina menargetkan markas Komite Olimpiade Internasional Swiss. Para pengunjuk rasa bahkan memborgol diri ke cincin Olimpiade yang berada di luar gedung.

Kelompok kecil itu, termasuk anggota organisasi kebebasan Tibet. Mereka mencemooh Olimpiade Beijing 2022 sebagai “Permainan Genosida” saat mereka memprotes selama pertemuan pejabat tinggi Olimpiade di Lausanne.

Selain dua warga negara Tibet yang memborgol diri mereka ke ring, dua aktivis lainnya membentangkan spanduk di sepanjang pintu masuk gedung, bertuliskan “No 2022 Beijing”. Sementara itu, lima lainnya masuk ke dalam dan duduk sebagai protes.

Para pengunjuk rasa yang melakukan aksi merupakan anggota Asosiasi Pemuda Tibet dan Mahasiswa untuk Tibet Merdeka di Eropa.

Sebagaimana diketahui, Cina menguasai Tibet pada 1950 dalam apa yang diklaimnya sebagai “pembebasan damai.” Tibet sejak itu menjadi salah satu daerah yang paling dibatasi Beijing.

Melansir New York Post, Minggu, 12 Desember 2021, para kritikus, yang dipimpin oleh pemimpin spiritual di pengasingan, Dalai Lama, mengatakan aturan Beijing adalah “genosida budaya.”

“Meskipun meningkatnya kritik internasional terhadap IOC dan Cina, pelanggaran hak asasi manusia rezim Cina di Tibet, Turkestan Timur dan Hong Kong terus berlanjut,” Tenzing Dhokhar, Direktur Kampanye TYAE, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan kepada Reuters.

Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya selalu mendengarkan semua kekhawatiran yang terkait langsung dengan Olimpiade.

“Kami telah terlibat beberapa kali dengan pengunjuk rasa damai dan menjelaskan posisi kami, tetapi kami tidak akan terlibat dengan pengunjuk rasa kekerasan yang menggunakan kekuatan untuk memasuki gedung dan melukai seorang penjaga keamanan dengan melakukannya,” demikian pernyataan IOC.

Tahun 1980, Presiden Jimmy Carter memerintahkan boikot penuh AS terhadap Olimpiade Musim Panas di Moskow sebagai tanggapan atas invasi Soviet ke Afghanistan.

Sebanyak 65 negara menolak untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Moskow. Uni Soviet membalas dengan memimpin boikotnya sendiri empat tahun kemudian, ketika Olimpiade diadakan di Los Angeles.

Olimpiade Musim Dingin 2022 akan berlangsung pada 4 Februari hingga 20 Februari. Ini akan menjadi kedua kalinya Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade, setelah sebelumnya menjadi tempat Olimpiade Musim Panas 2008.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dana Hasil Penertiban Kawasan Hutan Jadi Bukti Nyata Penegakan Hukum Pemerintah

Oleh: Alvin Sato )*Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuatpenegakan hukum dan penyelamatan aset negara melalui langkahkonkret penertiban kawasan hutan. Hal itu tercermin dari penyerahandana hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp10,27 triliun kepadanegara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Momentum penyerahan ini sekaligus menjadi simbol kuat bahwa upayapenegakan hukum pemerintah kini semakin berorientasi pada hasil nyatayang dapat dirasakan masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwaagenda penyerahan dana hasil penertiban kawasan hutan bukan sekadarseremoni. Kepala Negara memandang masyarakat saat ini menginginkanbukti konkret dari kerja pemerintah, terutama dalam upaya menjagakekayaan negara dan menindak berbagai pelanggaran di sektor sumberdaya alam. Presiden menilai transparansi dan akuntabilitas menjadibagian penting agar masyarakat dapat melihat langsung hasil daripenegakan hukum yang dilakukan negara.Menurut Presiden, dana triliunan rupiah yang berhasil diselamatkantersebut menunjukkan bahwa pemerintah serius memastikan aset negara tidak lagi bocor akibat praktik ilegal maupun penyalahgunaan kawasanhutan. Ia juga menyinggung bahwa masyarakat sudah terlalu lama disuguhi berbagai pidato tanpa hasil nyata, sehingga pemerintah saat iniberupaya menghadirkan bukti langsung melalui pengembalian aset dan penyelamatan keuangan negara.Presiden Prabowo turut mengungkapkan adanya potensi tambahanpengembalian aset negara pada bulan berikutnya dengan nilai mencapaiRp11 triliun. Hal itu memperlihatkan bahwa upaya penertiban kawasanhutan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan terus berlanjut sebagaibagian dari strategi nasional dalam memperbaiki tata kelola sumber dayaalam Indonesia.Selain penyerahan dana, pemerintah juga berhasil menguasai kembalikawasan hutan seluas lebih dari 2,3 juta hektare. Pengembalian lahantersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kedaulatannegara atas kawasan hutan yang selama bertahun-tahun mengalamiberbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penguasaan lahan ilegal hinggapenyalahgunaan izin usaha.Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa dana Rp10,27 triliunyang dipamerkan dalam kegiatan Satgas Penertiban Kawasan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini