Mahfud MD Tegaskan UU Ciptaker Masih Berlaku Pasca Putusan MK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Vonis Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) sehingga tetap berlaku sekarang.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Jumat 3 Desember 2021.

Menurutnya pernyataan vonis MK tersebut memang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

Dari sudut pandang akademik frasa tersebut bisa dipahami bahwa UU Ciptaker tidak berlaku lagi sekarang.

Namun, Mahfud mengingatkan amar dalam vonis tersebut terdapat kalimat, “… tetap berlaku selama 2 tahun/sampai diperbaiki.”

Namun, jika setelah lewa masa dua tahun peraturan tersebut tidak juga diperbaiki peraturan tersebut baru dinyatakan “tidak berlaku lagi.”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini