Bintara Noken Polri Diharapkan Bantu Kurangi Kekerasan di Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Kapolda Irjen Pol Mathius Fakhiri menaruh harapan besar terhadap 2.000 polisi asli Papua yang akan bertugas dalam Bintara Noken Polri. Mereka diharapkan bisa ikut andil mencegah kekerasan di Papua.

“Mudah-mudahan dengan bertugasnya anak-anak kelahiran Papua di jajaran kepolisian dapat mengurangi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu, termasuk kelompok kriminal bersenjata,” katanya, dikutip Jumat 26 November 2021.

Dia mengatakan, sudah bertemu dengan ratusan bintara yang menjalani pendidikan di berbagai SPN. Dia selalu berpesan kepada peserta didik yang didatangi agar nanti bertugas dengan hati.

“Apalagi mereka akan bertugas di daerah pengiriman, misalnya yang berasal dari Polres Puncak akan kembali bertugas di wilayah itu,” ujarnya.

Nantinya, saat mereka bertugas sebagai anggota Polri diharapkan memberikan warna, terutama dalam penanganan berbagai gangguan keamanan karena lebih memahami budaya dan adat istiadat di daerahnya. Setelah selesai pendidikan dan dinyatakan lulus, mereka akan dilatih lagi selama sebulan dan ada yang ditempatkan di Brimob.

“Lalu akan diambil sekitar 500 orang, sehingga ke depan akan mengurangi penugasan Brimob dari luar Papua. Penambahan anggota Brimob agar tidak ada lagi suara-suara politik, seperti halnya saat mendatangkan Brimob dari luar Papua yang memiliki cara pendekatan berbeda,” katanya.

Ia mengatakan sebanyak 2.000 bintara noken itu dibiayai melalui dana hibah Pemprov Papua namun mereka bukanlah polisi Otsus melainkan polisi RI dan selama pendidikan didampingi anggota Polda Papua.
rr

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Anggaran Pendidikan Naik, Bukan Turun: Meluruskan Isu MBG dan APBN 2026

Oleh : Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom, MM Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikdasmen Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah “menggerus” anggaran pendidikan. Isu tersebut menyebar luas di media sosialdan sebagian ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen negara terhadap sektor pendidikan tengah mengalami penurunan. Kekhawatiran ini tentu dapatdipahami. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa; setiap perubahan alokasi anggaranselalu sensitif dan mudah memicu respons emosional. Namun, bila kita merujuk pada dokumen resmi pemerintah dalam Rancangan APBN 2026 serta penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, fakta yang muncul justru sebaliknya: anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah tetap menjaga amanat konstitusi untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja negara untuk fungsi pendidikan. Artinya, secara normatif dan fiskal, komitmen tersebut tetap terpelihara. Kenaikan ini juga tercermin pada pagu anggaran Kementerian Pendidikan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini